Bandung (ANTARA) - Sekretariat DPRD Jawa Barat mengungkapkan akan melakukan uji coba efisiensi atau penghematan anggaran operasional lembaga DPRD Jabar, mulai November 2025, imbas pemangkasan transfer pusat ke daerah pada 2026 mendatang.
"Efisiensi mengikuti kebijakan. Kami coba pelan-pelan efisiensi di November-Desember 2025, supaya Januari full dilaksanakan tidak kaget," kata Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, pada ANTARA melalui pesan singkat di Bandung, Selasa malam.
Sejumlah langkah penghematan yang akan diujicobakan mulai November 2025, diungkapkan Dodi, antara lain operasional listrik yang akan ditopang energi alternatif untuk menekan biaya, kemudian pembatasan anggaran rapat, serta penerapan sistem work from home (WFH) bagi pegawai.
Dari sisi operasional listrik, Dodi menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan sumber energi alternatif dengan panel surya untuk menekan anggaran bulanan aspek tersebut.
"Dengan menggunakan tenaga matahari, kami punya solar panel di atap di atas, jadi sebagian listrik dari situ," kata Dodi.
Untuk kegiatan rapat, Dodi menyebut anggaran untuk giat rapat dan jamuan akan mengalami penurunan dari semula Rp11 miliar, hanya tersisa Rp2 miliar untuk tahun 2026.
"Kami itu hanya dari anggaran Rp11 miliar itu menjadi Rp2 miliar. Dengan yang sekitar Rp800 jutanya itu untuk air minum dan kegiatan rapat saja," ucapnya.
Kemudian untuk skema kerja dari rumah (WFH) pegawai DPRD Jabar, akan dilakukan di mana mulai November 2025, dari total 133 pegawai termasuk aparatur sipil negara (ASN) di dalamnya, sebagian dijadwalkan bekerja dari rumah secara bergilir.
"Ada WFH, dengan harapan penggunaan listrik dan air berkurang. Kami juga menghentikan langganan internet berbayar dan memaksimalkan jaringan yang disediakan Kominfo," ujar Dodi.
Menurut Dodi, uji coba efisiensi ini akan dilakukan bertahap agar pegawai terbiasa dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja kelembagaan.
Meski ada keterbatasan anggaran, ia memastikan seluruh aktivitas, termasuk pelayanan administrasi dan dukungan, tetap berjalan optimal.
"Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," katanya.
Dodi menambahkan, langkah penghematan ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional, seperti biaya listrik DPRD Jabar yang selama ini mencapai rata-rata Rp120 juta per bulan.
"Kami usahakan di 2026 itu di bawah Rp70 juta. Efisiensi bukan berarti tidak efektif. Kami tetap harus maksimal dalam pelayanan," tuturnya menambahkan.
