DPRD ungkap potensi 3 juta wajib pajak baru dari pemutihan

Bandung (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi adanya potensi besar dari program pemutihan pajak kendaraan yang diproyeksikan mampu mengaktivasi sekitar tiga juta wajib pajak baru di seluruh Jawa Barat guna mendongkrak pendapatan daerah.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana di Bandung, Jumat, menekankan pentingnya menjaga konsistensi para wajib pajak yang telah memanfaatkan relaksasi pada tahun 2025 agar tetap patuh memenuhi kewajiban pada tahun 2026.

Hal tersebut menjadi sorotan mengingat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga awal Mei 2026 tercatat belum mencapai target caturwulan pertama.

"Validasi data wajib pajak menjadi hal krusial agar sistem pengingat pembayaran dapat berjalan efektif sebelum jatuh tempo. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar pembayaran pajak menjadi prioritas utama, bukan sekadar kewajiban yang ditunda," ujar Jajang.

Berbanding terbalik dengan PKB, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I di Jawa Barat justru menunjukkan performa impresif dengan capaian yang telah melampaui target pada caturwulan pertama tahun ini.

Jajang menilai, sinergi lintas instansi antara Jasa Raharja, Kepolisian, dan Samsat sudah berjalan solid. Namun, ia memberikan catatan khusus agar Bapenda Jawa Barat terus memperluas kemudahan layanan pembayaran melalui berbagai kanal digital untuk mengakomodasi wajib pajak dengan mobilitas tinggi.

Lebih lanjut, Jajang menekankan strategi pendekatan tripartit dalam menangani para pemilik kendaraan, yakni memberikan penyadaran bagi yang sengaja menunggak, pengingat bagi yang lupa, serta fasilitas bagi mereka yang terkendala waktu.

"Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat, sehingga berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat," tutur Jajang.

Dalam memastikan target pendapatan tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal melalui validasi data yang akurat dan sistem pelayanan yang lebih adaptif, DPRD Jabar telah melakukan kunjungan kerja ke P3D Wilayah Kabupaten Ciamis pada Selasa (5/5) lalu.