Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjelaskan alasan dihapusnya rencana hibah mereka kepada sejumlah pondok pesantren dalam efisiensi APBD 2025, karena pertimbangan prioritas dan hanya soal waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman di Bandung Selasa mencontohkan, persoalan jalan sejauh ini banyak menjadi keluhan warga, sehingga hal tersebut diupayakan untuk dituntaskan oleh Pemprov Jabar atau yang menjadi prioritas tahun 2025 ini.
"Ini kan masalah skala prioritas saja, hanya masalah waktu, persoalan lainnya tentu tetap kami perhatikan," kata Herman.
Herman menjelaskan, Pemprov Jabar tentunya dalam bekerja memiliki target sebagaimana visi kepala daerah demi mewujudkan Jabar Istimewa.
Dalam mencapai visi itu juga terdapat sejumlah indikator makro kinerja yang harus dicapai, misalnya soal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, hingga persoalan infrastruktur.
"Kami kan juga perlu menuntaskan apa prioritas yang menjadi kewenangan provinsi," ujarnya.
Pada tahun anggaran 2025 ini, Pemprov Jabar memang tengah melakukan efisiensi dan realokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun yang nantinya akan direalokasi ke sejumlah program prioritas.
