Selain ekosistem Pangsi, untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, Cianjur Project juga diwujudkan melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Hal tersebut tambah dia, sebagai upaya meningkatkan digitalisasi Pemkab Cianjur yang masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan. Indeks ETPD Cianjur semester I-2023 tercatat sebesar 92,25 persen menurun dari semester II-2022 96,75 persen.
"Penurunan terjadi pada aspek realisasi transaksi non-tunai dari 67,5 persen pada semester II-2022 menjadi 22,5 persen pada semester I-2023," katanya.
Dia menambahkan, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan Pemkab Cianjur diperkuat dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Hal tersebut untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
"Ke depan digitalisasi non tunai juga dapat mencakup seluruh sistem pembayaran non tunai baik transaksi masyarakat, maupun layanan pemerintah daerah melalui ETPD," katanya.
Pada kesempatan itu, bertempat di Pendopo Kabupaten Cianjur, Kepala BI Jabar secara resmi melakukan penandatanganan naskah Komitmen Ekosistem Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jabar dengan Bupati Cianjur, Kelompok Tani Tipar Jaya, dan pimpinan 5 Pondok Pesantren di Cianjur.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BI Jabar canangkan "Cianjur Project" perkuat ketahanan pangan
