Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa sekitar 20 persen dari 620 kecamatan yang ada di Jawa Barat belum memiliki SMA atau SMK negeri.
Kepala Disdik Jawa Barat Wahyu Mijaya menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, ada 128 kecamatan dari 620 yang ada di Jawa Barat tidak memiliki sekolah SMA/SMK negeri, namun memiliki sekolah swasta.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar sebut pembangunan 144 SMA/SMK sebagai implementasi undang-undang
"Kemudian ada di 16 kecamatan itu tidak ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi jumlah secara keseluruhan menjadi 144 kecamatan," kata Wahyu di Bandung, Kamis.
Disdik Jawa Barat, kini tengah mengklasifikasi pembangunan gedung sekolah prioritas untuk 144 kecamatan itu, sebab dalam satu kecamatan bisa jadi angka kelulusan SMP-MTs kecil.
"Dari 144 itu kita buatkan skala prioritas karena belum tentu lulusan SMP-MTs yang ada di situ, itu jumlahnya besar. Jadi kita buatkan skala prioritas," ucapnya.
Adapun total 16 kecamatan yang tidak memiliki sama sekali SMA/SMK negeri dan swasta tersebar pada daerah di:
Kepala Disdik Jawa Barat Wahyu Mijaya menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, ada 128 kecamatan dari 620 yang ada di Jawa Barat tidak memiliki sekolah SMA/SMK negeri, namun memiliki sekolah swasta.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar sebut pembangunan 144 SMA/SMK sebagai implementasi undang-undang
"Kemudian ada di 16 kecamatan itu tidak ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi jumlah secara keseluruhan menjadi 144 kecamatan," kata Wahyu di Bandung, Kamis.
Disdik Jawa Barat, kini tengah mengklasifikasi pembangunan gedung sekolah prioritas untuk 144 kecamatan itu, sebab dalam satu kecamatan bisa jadi angka kelulusan SMP-MTs kecil.
"Dari 144 itu kita buatkan skala prioritas karena belum tentu lulusan SMP-MTs yang ada di situ, itu jumlahnya besar. Jadi kita buatkan skala prioritas," ucapnya.
Adapun total 16 kecamatan yang tidak memiliki sama sekali SMA/SMK negeri dan swasta tersebar pada daerah di:
Kabupaten Ciamis:
Kecamatan Banjaranyar
Kecamatan Sukamantri
Kecamatan Tambaksari
Kabupaten Garut:
Kabupaten Garut:
Kecamatan Pangatikan
Kabupaten Kuningan:
Kabupaten Kuningan:
Kecamatan Cibeureum
Kecamatan Cilebak
Kecamatan Cimahi
Kecamatan Hantara
Kecamatan Kalimanggis
Kecamatan Karangkancana
Kecamatan Nusaherang
Kabupaten Purwakarta:
Kabupaten Purwakarta:
Kecamatan Pondok Salam
Kabupaten Sumedang:
Kabupaten Sumedang:
Kecamatan Cisarua
Kecamatan Cisitu
Kecamatan Ganeas
Kecamatan Jatigede
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan SMA/SMK negeri di sebanyak 144 kecamatan di provinsi itu.
Plh Sekda Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan target tersebut tidak lepas dari hasil kajian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana masih ada 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, meski ada sekolah swasta.
Ia mengatakan adanya SMA atau SMK di 144 kecamatan ditargetkan bisa rampung dalam lima tahun. Realisasi menuju pemenuhan target tersebut tidaklah mudah, seperti ketersediaan lahan yang representatif yang menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur termasuk unit sekolah baru.
"Paling tidak dalam lima tahun 144 itu selesai, kita rencanakan dan harapkan, tapi syaratnya asetnya 'clean and clear' dulu. Sehingga seluruh kecamatan itu ada SMK atau SMA negeri. Kita mulai di 2024 ini, mudah-mudahan nanti paling tidak memastikan dulu sekolah yang bertempat bukan di aset pemprov, kita akan pindah bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan dari semula sewa ke tempat yang dibangun pemprov. Kita sudah identifikasi," ujar Taufiq di Bandung, Selasa (9/1).
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan 144 kecamatan lagi miliki SMA/SMK negeri
Plh Sekda Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan target tersebut tidak lepas dari hasil kajian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana masih ada 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, meski ada sekolah swasta.
Ia mengatakan adanya SMA atau SMK di 144 kecamatan ditargetkan bisa rampung dalam lima tahun. Realisasi menuju pemenuhan target tersebut tidaklah mudah, seperti ketersediaan lahan yang representatif yang menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur termasuk unit sekolah baru.
"Paling tidak dalam lima tahun 144 itu selesai, kita rencanakan dan harapkan, tapi syaratnya asetnya 'clean and clear' dulu. Sehingga seluruh kecamatan itu ada SMK atau SMA negeri. Kita mulai di 2024 ini, mudah-mudahan nanti paling tidak memastikan dulu sekolah yang bertempat bukan di aset pemprov, kita akan pindah bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan dari semula sewa ke tempat yang dibangun pemprov. Kita sudah identifikasi," ujar Taufiq di Bandung, Selasa (9/1).
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan 144 kecamatan lagi miliki SMA/SMK negeri
