Jakarta (ANTARA) - Berita tentang penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 6,6 juta ton kepada petani, hingga rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 tidak memengaruhi investasi yang masuk ke Indonesia, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi Sabtu (30/11/2024) kemarin.
Berikut rangkuman berita selengkapnya
Masuk musim tanam, Pupuk Indonesia salurkan 6,6 juta ton pupuk subsidi
PT Pupuk Indonesia (Persero) memasuki musim tanam, berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 6,6 juta ton kepada petani terdaftar di seluruh Indonesia, sejak adanya alokasi pupuk bersubsidi 2024 ditambah oleh Pemerintah hingga akhir November 2024.
“Untuk realisasi pupuk bersubsidi, sampai dengan kemarin 26 November sudah mencapai 6,6 juta ton. Ini sudah 87,7 persen dari kontrak kami dengan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia 7,54 juta ton,” ujar Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Simak berita selengkapnya di sini.
Menteri PKP usul kelola lahan milik Jasa Marga bisa dimanfaatkan UMKM
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.
Simak berita selengkapnya di sini.
Kemenperin dorong generasi muda jadi penggerak pemajuan industri
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong generasi muda untuk menjadi roda penggerak sektor perindustrian nasional, mengingat penduduk Indonesia saat ini didominasi generasi Z maupun milenial.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di Jakarta, Sabtu menyatakan, saat ini Indonesia didominasi oleh generasi Z sebanyak 74,93 juta jiwa atau sebesar 27,94 persen dari total penduduk Indonesia. Selanjutnya yang berada di usia produktif, yaitu generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen.
Simak berita selengkapnya di sini.
Airlangga: Pemerintah akan dorong fasilitas GSP dari Amerika
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong untuk memperoleh fasilitas Generalized System of Preference/GSP (bebas tarif bea masuk) dari Amerika Serikat (AS).
Simak berita selengkapnya di sini.
