Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebut bahwa pembangunan 144 SMA/SMK Negeri di 144 kecamatan yang rencananya dimulai tahun ini merupakan implementasi dari undang-undang.
"Pendidikan kan amanat undang-undang. Harus jadi prioritas juga," kata Bey di Bandung, Kamis.
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan 144 kecamatan lagi miliki SMA/SMK negeri
Rencana pembangunan 144 sekolah yang menjadi salah satu fokus pihaknya pada 2024 ini, kata Bey, berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan Jabar di mana masih ada 144 kecamatan belum memiliki sekolah negeri, hingga menyebabkan masih banyak daerah yang proporsi jumlah sekolah negerinya masih rendah dan belum ideal.
"Itu kan harusnya satu kecamatan satu SMA atau SMK. Ini kan masih banyak yang belum," ujarnya.
Bey memastikan kondisi ini menjadi perhatian penuh dan ketiadaan sekolah negeri di kecamatan-kecamatan tersebut harus segera dibangun secara bertahap.
"Tentunya masih harus terus dibangun, melakukan pembangunan," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan SMA/SMK negeri di sebanyak 144 kecamatan di daerah itu. Plh Sekda Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan target tersebut tidak lepas dari hasil kajian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana masih ada 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, meski ada sekolah swasta.
Ia mengatakan adanya SMA atau SMK di 144 kecamatan ditargetkan bisa rampung dalam lima tahun. Diakuinya realisasi menuju pemenuhan target tersebut tidaklah mudah, seperti ketersediaan lahan yang representatif yang menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur termasuk unit sekolah baru.
"Paling tidak dalam lima tahun 144 itu selesai, kita rencanakan dan harapkan, tapi syaratnya asetnya clean and clear dulu. Sehingga seluruh kecamatan itu ada SMK atau SMA negeri. Kita mulai di 2024 ini, mudah-mudahan nanti paling tidak memastikan dulu sekolah yang bertempat bukan di aset pemprov, kita akan pindah bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan dari semula sewa ke tempat yang dibangun pemprov. Kita sudah identifikasi," ujar Taufiq di Bandung, Selasa (9/1).
Baca juga: Diskominfo Garut edukasi siswa SMK tentang multimedia pada pemerintahan
"Pendidikan kan amanat undang-undang. Harus jadi prioritas juga," kata Bey di Bandung, Kamis.
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan 144 kecamatan lagi miliki SMA/SMK negeri
Rencana pembangunan 144 sekolah yang menjadi salah satu fokus pihaknya pada 2024 ini, kata Bey, berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan Jabar di mana masih ada 144 kecamatan belum memiliki sekolah negeri, hingga menyebabkan masih banyak daerah yang proporsi jumlah sekolah negerinya masih rendah dan belum ideal.
"Itu kan harusnya satu kecamatan satu SMA atau SMK. Ini kan masih banyak yang belum," ujarnya.
Bey memastikan kondisi ini menjadi perhatian penuh dan ketiadaan sekolah negeri di kecamatan-kecamatan tersebut harus segera dibangun secara bertahap.
"Tentunya masih harus terus dibangun, melakukan pembangunan," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan SMA/SMK negeri di sebanyak 144 kecamatan di daerah itu. Plh Sekda Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan target tersebut tidak lepas dari hasil kajian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana masih ada 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, meski ada sekolah swasta.
Ia mengatakan adanya SMA atau SMK di 144 kecamatan ditargetkan bisa rampung dalam lima tahun. Diakuinya realisasi menuju pemenuhan target tersebut tidaklah mudah, seperti ketersediaan lahan yang representatif yang menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur termasuk unit sekolah baru.
"Paling tidak dalam lima tahun 144 itu selesai, kita rencanakan dan harapkan, tapi syaratnya asetnya clean and clear dulu. Sehingga seluruh kecamatan itu ada SMK atau SMA negeri. Kita mulai di 2024 ini, mudah-mudahan nanti paling tidak memastikan dulu sekolah yang bertempat bukan di aset pemprov, kita akan pindah bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan dari semula sewa ke tempat yang dibangun pemprov. Kita sudah identifikasi," ujar Taufiq di Bandung, Selasa (9/1).
Baca juga: Diskominfo Garut edukasi siswa SMK tentang multimedia pada pemerintahan
