Pengamat ingatkan Bawaslu harus tegas sikapi pelanggaran dalam Pemilu 2024

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Badan Pengawas Pemilu harus tegas dan tanpa pandang bulu menyikapi berbagai pelanggaran dalam kontestasi Pemilu 2024.

Pasalnya, kata Pangi, jika tidak demikian, maka reputasi Bawaslu sebagai pengawas pemilu, termasuk di tahun 2024 bakal merosot kalau hanya berlindung pada sanksi teguran ketika memproses kasus pelanggaran.

"Seharusnya Bawaslu bisa tegas, 'fair', dan tidak diskriminatif. Mereka harusnya bisa memberi sanksi terhadap pelanggaran berat," kata Pangi dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Menurutnya, ada berbagai acara yang terindikasi merupakan pelanggaran pemilu, salah satunya pertemuan perangkat desa yang dinilai memiliki indikasi mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

"Namun, setiap pelanggaran itu seolah hanya (diberikan) teguran kemudian tidak ada gebrakan dan tidak ada sanksi untuk efek jera," ucap Pangi.

Kegiatan perangkat desa yang dimaksud Pangi, adalah acara Silaturahmi Nasional Desa 2023 yang digelar di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dengan diinisiasi Kelompok Desa Bersatu pimpinan Muhammad Asri Anas yang di dalamnya diduga beredar surat berisi deklarasi nasional dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres sebelum masa kampanye.

Desa Bersatu itu, katanya, memayungi sejumlah organisasi desa, seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Asosiasi Kepala Desa Indonesia.