Garut (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan meminta pemerintah daerah setempat lebih banyak mengalokasikan dana untuk merehab bangunan kelas sekolah yang rawan ambruk untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
"Butuh komitmen yang besar minimal 100 lokal supaya bisa terkejar perbaikan sekolah rusak berat itu. Perlu diperhatikan sekolah rusak apalagi sekarang musim hujan," kata Yudha di Garut, , Jawa Barat, Jumat.
Ia menuturkan permintaan lebih banyak membangun ruang kelas sekolah kepada pemerintah itu setelah adanya kejadian bangunan kelas ambruk di SDN 1 Bunisari, Kecamatan Malangbong yang menimpa empat siswa.
Kejadian itu, kata dia, tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat menyelesaikan kondisi bangunan sekolah yang rusak berat atau sudah lama tidak diperbaiki agar tidak ada lagi kejadian serupa seperti di SDN 1 Bunisari.
"Saya sangat prihatin dengan adanya peristiwa salah satu atap ruangan kelas di SDN 1 Bunisari Malangbong ambruk yang membuat sejumlah siswa terluka karena tertimpa genting," kata Yudha.
Ia mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tidak terlalu banyak untuk merehabilitasi bangunan sekolah yang rusak berat, karena memang keterbatasan anggaran.
Namun, menurut Yudha, melihat besaran anggaran Kabupaten Garut sebesar Rp4,8 triliun tahun 2022 ternyata yang diusulkan untuk memperbaiki sekolah hanya 15 lokal dari 12 sekolah, jika setiap lokal dianggarkan Rp100 juta, artinya hanya Rp1,5 miliar."Dari Rp4,8 triliun hanya bisa mengalokasikan untuk 15 lokal dari 12 sekolah, kalau diasumsikan Rp100 jutaan masa Rp1,5 miliar untuk pembangunan SD rusak berat," katanya.
Program tahun berikutnya, kata Yudha, untuk usulan tahun anggaran 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut hanya mengusulkan perbaikan untuk 25 sekolah.
Ia menyampaikan usulan itu belum disetujui karena belum dilakukan rapat, dan nanti pada rapat pembahasan APBD 2023 akan meminta lebih ditingkatkan lagi anggaran untuk perbaikan sekolah.
"Akan meminta agar pemkab meningkatkan alokasi anggaran untuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat," katanya.
Ia menambahkan permintaan lebih banyak lagi perbaikan sekolah itu karena berdasarkan data sampai September 2022 tercatat ada 985 ruang kelas SD dalam kondisi rusak berat dari total 9.504 kelas.
Ia berharap ruang kelas yang rusak itu bisa cepat diselesaikan dengan memperbanyak jumlah kelas yang diperbaiki sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lebih aman dan nyaman.
"Sekarang sudah musim hujan saya khawatir sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan anak didik," katanya.Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyatakan sudah memerintahkan jajaran Dinas Pendidikan Garut untuk mencatat ruang kelas yang kondisinya rawan ambruk untuk selanjutnya menjadi prioritas perbaikan.
Helmi menyampaikan akan berupaya memperbaiki ruang kelas dari berbagai sumber dana seperti APBD, DAK, maupun program CSR untuk pendidikan.
"Masih banyak yang rusak dan harus direhab berat, dananya ada DAK, APBD, dan CSR kita ajukan, sekarang kita data dulu, data yang masuk dari SD ada seribu kelas," katanya.
