Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkap lima persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat.
"Merunut pada masalah pokok pembangunan di Jawa Barat sebagaimana disampaikan di RPJMD bahwa kita masih dihadapkan pada sejumlah persoalan," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, di Kota Bandung, Senin.
Persoalan yang pertama, kata Taufik, ialah masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial serta keamanan.
Yang kedua masih rendah kualitas sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, yang keempat pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan dan yang kelima meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.
"Kelima masalah tersebut bukan tanpa dasar, saya yakin Bapak Gubernur Jawa Barat selaku pimpinan eksekutif telah benar-benar memahami persoalan Jawa Barat hingga bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi ini," kata dia.
"Dan ini sejalan dengan fokus pembangunan industri pariwisata ketahanan pangan, UMKM infrastruktur transpormasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi pendidikan reformasi sosial dan keterampilan," lanjut Taufik.
DPRD Jawa Barat, lanjut Taufik, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Jawa Barat menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan musrembang di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Tentunya kami apresiasi pelaksanaan musrembang yang dilaksanakan secara virtual ini, melihat belum berakhirnya pandemi COVID-19," kata dia.
Oleh karena itu, kata Taufik, dapat dipastikan bahwa upaya pemulihan atau 'recovery' ekonomi akan menjadi sebagai salah satu prioritas pembangunan Jawa Barat kedepannya.
Baca juga: Walhi: Musrenbang RPJMD Jabar kehilangan nilai esensinya
Baca juga: Gubernur Jabar: Musrenbang 2019 semua raperda sudah jadi perda
