Bandung (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat menetapkan perang terhadap ekonomi predator seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online sebagai salah satu dari sembilan program prioritas strategis yang ditetapkan untuk tahun 2026.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Asep Suherman menegaskan bahwa program tersebut merupakan mandat politik untuk memastikan negara hadir melindungi kelompok paling rentan.
"Fraksi PKB memandang parlemen sebagai ruang keberpihakan. Karena itu, seluruh program yang kami tetapkan diarahkan agar negara benar-benar hadir, adil, dan berpihak kepada kelompok yang paling rentan di Jawa Barat," ujar Asep Suherman dalam keterangan di Bandung, Senin.
Dalam kompas politik tahun 2026, mereka menyoroti tajam isu ketertiban sosial yang meresahkan warga, termasuk praktik "bank emok" dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain fokus pada penurunan angka stunting.
Selain isu sosial, mereka secara khusus menargetkan penghapusan disparitas atau kesenjangan pembangunan antara wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat melalui afirmasi anggaran dan percepatan infrastruktur dasar.
"Politik bagi Fraksi PKB adalah keberanian mengambil posisi untuk membela yang lemah dan memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan daerah," ujar Asep.
Adapun sembilan agenda prioritas yang ditetapkan sendiri, meliputi reformasi anggaran daerah yang lebih berpihak pada buruh dan petani, penguatan pendidikan pesantren termasuk pembebasan ijazah siswa tidak mampu, serta perlindungan bonus demografi dari ancaman PHK.
Di sektor ekonomi, Asep mengatakan pihaknya mendorong penguatan koperasi produktif dan kewajiban belanja pemerintah pada UMKM guna membentengi jantung ekonomi daerah dari praktik predator.
Terkait isu lingkungan, mereka menetapkan status darurat terhadap krisis sampah dan mitigasi bencana sebagai respons atas meningkatnya frekuensi banjir di berbagai wilayah Jawa Barat.
Asep mengatakan pihaknya juga menuntut reformasi total tata kelola BUMD agar menjadi instrumen pelayanan publik dan penguatan PAD, bukan justru menjadi beban fiskal daerah.
Asep memastikan seluruh program ini akan menjadi panduan resmi fraksi dalam pembahasan RAPBD 2026 serta penyusunan regulasi di parlemen.
"Peduli umat dan melayani rakyat bukan sekadar slogan, melainkan etika kerja politik Fraksi PKB dalam setiap keputusan," tuturnya.
Rapat Kerja Fraksi PKB DPRD Jawa Barat sendiri, dilaksanakan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (28/12) lalu.
