Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan di Kota Cimahi, Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2020.
"Lima orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AJM (Wali Kota Cimahi nonaktif)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Senin.
Lima saksi, yaitu Plt Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi Reri Marliah, karyawan PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional Muhammad Ridwan, swasta dari CV Indra Nugraha Rudi Setiawan serta dua orang dari pihak swasta Tetep Hidayat dan Anggara Narendraputra.
Selain AJM, KPK pada 28 November 2020 juga telah menetapkan Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, Kota Cimahi HY sebagai tersangka.
Untuk Hutama, KPK telah melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
Tim JPU KPK tinggal menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan.
Hutama didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
AJM diduga telah menerima Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar terkait perizinan RSU Kasih Bunda Tahun Anggaran 2018-2020.
Adapun pemberian kepada AJM telah dilakukan sebanyak lima kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1,661 miliar. Pemberian telah dilakukan sejak 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir pada 27 November 2020 sebesar Rp425 juta.
Baca juga: KPK panggil seorang saksi terkait kasus suap perizinan Kota Cimahi
Baca juga: KPK cecar 10 saksi terkait penerimaan gratifikasi Wali Kota Cimahi nonaktif
Baca juga: Berkas perkara penyuap Wali Kota Cimahi nonaktif dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung
