Enam saksi kasus suap perizinan di Kota Cimahi dipanggil KPK

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan di Kota Cimahi, Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2020.

"Keenamnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AJM (Ajay Muhammad Priatna/Wali Kota Cimahi nonaktif)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Mereka yang dipanggil, yaitu Asisten Daerah III Pemerintah Kota Cimahi Tata Wikanta serta lima saksi dari pihak swasta masing-masing Ririp Teri, Fenny Rahayu, Yakob Tambunan, Sunarya Wid, dan Yogi Tanu.

Selain itu, Ali juga menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap dua saksi dari pihak swasta pada Senin (1/3) untuk tersangka Ajay, yakni Fenky Hadiansyah dan Bambang.

"Kedua saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dugaan penerimaan sejumlah uang dari berbagai pihak sebagai bentuk gratifikasi oleh tersangka AJM," ucap Ali.

Selain Ajay, KPK pada 28 November 2020 juga telah menetapkan Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, Kota Cimahi Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka pemberi suap kepada Ajay.

Untuk Hutama saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Untuk tersangka Ajay, KPK baru saja memperpanjang masa penahanannya selama 30 hari terhitung sejak 26 Februari 2021 sampai 27 Maret 2021 di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan karena tim penyidik KPK masih akan memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan Ajay.

Ajay diduga telah menerima Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar terkait perizinan RSU Kasih Bunda Tahun Anggaran 2018-2020.

Adapun pemberian kepada Ajay telah dilakukan sebanyak lima kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1,661 miliar. Pemberian telah dilakukan sejak 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir pada 27 November 2020 sebesar Rp425 juta.

Baca juga: Pemkot Cimahi mulai vaksinasi sejumlah pedagang di pasar

Baca juga: Penahanan Wali Kota Cimahi nonaktif AJM diperpanjang 30 hari