KPU Kabupaten Bandung ajukan anggaran tambahan Rp20,9 miliar untuk Pilkada

Bandung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mengajukan tambahan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp20,9 miliar untuk pengadaan protokol kesehatan.

Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengatakan penambahan tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada yang harus mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Itu yang khusus COVID-19. Yang di luar COVID-19 kita ajukan menjadi (totalnya) Rp129 miliar, tapi kemungkinan nanti akan ada pembahasan lagi, efisiensi lagi," kata Agus di Bandung, Selasa.

Dalam PKPU terbaru itu, disebutkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang biasanya untuk 800 hak pilih, kini hanya diperuntukkan bagi 500 hak pilih. Sehingga, kata Agus, penambahan anggaran itu diperuntukkan untuk penambahan TPS. 

Selain itu, nantinya para petugas TPS bakal dilengkapi oleh alat pelindung diri (APD) selama bertugas saat pemungutan suara. Kelengkapan APD tersebut juga dijelaskan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

"Untuk APD sesuai petunjuk saja, jadi dari masker, hand sanitizer, pelindung wajah, kemudian thermo gun untuk KPPS, kemudian sarung tangan. Terutamanya itu," kata dia.

Baca juga: KPU Karawang lanjutkan tahapan pilkada serentak 2020

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Naser berharap Pilkada Kabupaten Bandung bisa dilaksanakan seefisien mungkin. Meski tidak terlalu ideal pada setiap TPS nya, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan.

“Saya berharap, pelaksanaannya nanti bisa di bawah ideal, ya 1 TPS buat 600 hak pilih lah. Yang penting standar protokol COVID-19 dijalankan,” kata Dadang.

Ia juga mengatakan, anggaran pilkada tidak diganggu pada refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Bandung dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, anggaran pilkada Kabupaten Bandung masih terbesar dibandingkan daerah lain.

“Jadi kita tidak masalah, tinggal menyesuaikan karena harus standar protokol COVID-19. Kegiatan studi banding dan sosialisasi ditiadakan, karena masyarakat kita sudah biasa dengan pesta demokrasi ini. Nah pos itu bisa ditarik, diefisiensikan untuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri). Kami mohon KPU dengan Bawaslu juga sama-sama ikut mengencangkan ikat pinggang,” kata dia.

Baca juga: KPU Cianjur akan tambah 1.000 TPS pada Pilkada 2020