Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta kepada bupati dan wali kota mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang guna mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19.
"Saya juga mengimbau kepada warga Jabar agar kegiatan yang melibatkan massa untuk dikurangi atau ditunda. Selain itu, dia meminta destinasi wisata yang bisa dikunjungi orang dalam jumlah banyak ditutup sementara," katanya dalam siaran pers Pemerintah Provinsi, Selasa.
Baca juga: Pasien positif COVID-19 di Jawa Barat tujuh orang
Ia mengatakan bahwa minimal dalam dua pekan dari sekarang pembatasan mesti diterapkan di tempat-tempat wisata dan tempat kerumunan orang.
"Kalau Pangandaran, bupatinya per hari ini masih pingin membuka seperti biasa, tapi saya sudah arahkan sebaiknya dua minggu ini ikuti arahan pemerintah provinsi," kata dia.
Gubernur pada 16 Maret menggelar video konferensi dengan 27 kepala daerah kabupaten/kota untuk membahas penanganan COVID-19.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Gubernur Jabar putuskan siswa belajar di rumah selama dua pekan
Dalam konferensi video tersebut, dia menekankan pentingnya pemeriksaan orang-orang dengan status dalam pemantauan terkait COVID-19.
"Proaktif tes kita itu dilakukan kepada yang mayoritas ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang datang dari luar negeri dari negara yang dicurigai terpaparnya lebih banyak. Dan memang secara statistik semakin mendekati, kita akan memberikan prioritas bantuan kepada daerah-daerah yang mendekati Kota Jakarta, seperti Depok," kata Gubernur.
"Proses proaktif tes ini sudah makin intensif kita lakukan untuk memperluas jaringan informasi dan situasi yang kita harapkan bisa hadir dengan informasi yang sejelas-jelasnya,” katanya.
Baca juga: Terkait corona, Wagub Jabar minta wali murid jangan khawatirkan santri di pesantren
Ia mengatakan bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan secara bertahap karena tidak memungkinkan memeriksa seluruhnya dalam satu waktu.
“Kalau itu sudah selesai dan test kit juga semakin banyak, maka masuklah kepada tahap dua, yaitu mereka-mereka yang merasa tidak nyaman, tapi tetap dalam kendali keputusannya dari pemerintah. Tidak bisa versi dari masyarakat saja, karena kalau versi masyarakat semua ingin tes juga kapasitasnya tidak memungkinkan, kita penduduk hampir 50 juta,” katanya.
Baca juga: Disperindag Jabar minta warga tidak belanja sembako berlebihan
