Bandung (ANTARA) - Bagaimana perkembangan jadwal pelantikan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil seleksi tahun 2024 di berbagai daerah?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, pada Jumat 21 Maret lalu, mengeluarkan keterangan pers yang berisi permintaan kepada instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi 2024.
Pengangkatan calon CPNS diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025.
“Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini..
Dia menegaskan penyelesaian pengangkatan ini harus sesuai dengan jadwal terbaru dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.
Selain itu, Rini menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara.
Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.
“Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM atau kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempersiapkan pelaksanaan pelantikan, pengukuhan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) serentak sebanyak 1.230 calon PNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.
"Dijadwalkan langsung dilantik, dikukuhkan dan diserahkan SK-nya oleh Gubernur Kalsel H Muhidin pada 24 April 2025," ujar Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel Mashudi di Banjarbaru, Sabtu, 12 April 2025.
Adapun rincian untuk calon PNS sebanyak 100 orang, sisanya PPPK, yakni dari PPPK teknis sebanyak 318 orang, PPPK guru sebanyak 733 orang dan PPPK tenaga kesehatan sebanyak 79 orang.
"Mengingat jumlahnya yang cukup banyak, maka lokasi kegiatan harus mampu menampung seluruh peserta. Saat ini ada dua opsi tempat yang sedang disiapkan, yaitu di halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru dan GOR Babussalam Banjarbaru,” kata Mashudi.
Dia menjelaskan, semua persiapan teknis dan administratif, termasuk proses penerbitan SK telah dilaksanakan.
Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah Kalsel hanya tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan terkait lokasi final pelaksanaan.
Mashudi juga menyampaikan, bahwa peserta yang akan dilantik dan menerima SK diwajibkan mengenakan pakaian formal hitam putih, berupa baju kemeja putih serta celana atau rok hitam bagi perempuan.
Setelah menerima SK, ucap dia, CPNS ataupun PPPK diwajibkan segera melapor ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penempatan masing-masing untuk membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
"SPMT ini menjadi dasar penting dalam pencairan gaji dan tunjangan pertama, baik bagi CPNS maupun PPPK," katanya.
Mashudi juga mengimbau agar peserta senantiasa mengikuti informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghindari kesalahpahaman.
"Kami ingin pelaksanaan kegiatan ini berjalan tertib, lancar dan memberi kesan baik bagi para peserta," ucapnya.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadwalkan pelantikan ribuan PPPK pada 7 April 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto bakal mengambil sumpah para PPPK di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong.
PPPK yang lolos penerimaan di tahun 2024 itu diperkirakan jumlahnya mencapai 3.200 orang untuk ditempatkan sebagai pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain PPPK, Pemkab Bogor juga akan melakukan pelantikan terhadap calon PNS terhitung mulai tanggal (TMT) di bulan Mei, namun dia tidak merinci berapa CPNS yang bakal dilantik tersebut.
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat lebih dari 10.000 PPPK. Pengangkatan PPPK itu dilakukan sejak tahun 2021 sebanyak 1.177 orang, tahun 2022 sebanyak 1.691 orang, tahun 2023 sebanyak 3.611 orang, serta tahun 2024 sebanyak 3.542 orang.
Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan pengangkatan calon PNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024 terhitung mulai tanggal (TMT) pada tanggal 1 Maret 2025.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya menjelaskan maksud TMT adalah mereka yang lulus seleksi CASN 2024 telah dinyatakan menjadi pegawai sejak 1 Maret 2025.
Namun, mereka mulai bekerja setelah menerima surat perintah mulai tugas (SPMT) dari unit kerja masing-masing. SPMT, didapat apabila CASN menyerahkan surat keputusan kepada unit kerja. SPMT merupakan acuan pemerintah dalam membayarkan gaji.
"Penyerahan SK calon PNS paling lambat pada bulan Juni, sedangkan PPPK pada bulan Oktober 2025," ucap dia.
Dengan demikian, meski TMT dinyatakan di awal Maret 2025, gaji yang diterima sesuai dengan tanggal mereka efektif mulai bekerja.
