Bulog Cirebon gencarkan penyaluran beras SPHP di Cimajakuning

Cirebon (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, memasifkan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Cirebon, Majalengka, serta Kuningan (Cimajakuning) untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat.

“Beras SPHP kami itu sudah tersalurkan sebanyak 10.900 ton sejak 1 Maret sampai dengan 12 Mei 2026,” kata Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon Imam Mahdi di Cirebon, Kamis.

Ia mengatakan penyaluran tersebut dilakukan melalui berbagai jalur distribusi, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar bersama pemerintah daerah, TNI dan Polri di sejumlah titik di wilayah kerja Bulog Cirebon.

Menurut dia, pelaksanaan GPM bersama TNI-Polri dilakukan secara masif dengan melibatkan empat Kodim dan empat Polres di wilayah Cimajakuning.

Selain itu, pihaknya memperluas distribusi pangan melalui kantor cabang BUMN lainnya di Cimajakuning agar akses masyarakat terhadap bahan pangan murah semakin mudah.

“Seluruh saluran yang ada, sebisa mungkin kita maksimalkan untuk penyaluran beras SPHP,” katanya.

Di samping Program SPHP, kata Imam, Bulog Cirebon menjalankan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat di wilayah Ciayumajakuning.

Ia menuturkan penyaluran bantuan pangan untuk Kota Cirebon telah diselesaikan pada Maret 2026, sedangkan saat ini distribusi sedang berjalan di Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya, kata dia, Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon karena kedua daerah tersebut mulai mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) serta inflasi.

“Majalengka sudah mulai ada grafik kenaikan inflasi, IPH, maupun kabupaten juga sama,” katanya.

Ia mengatakan total bantuan pangan periode Maret-April 2026 mencapai sekitar 16.300 ton, dengan bantuan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng empat liter untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Menurut dia, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat kategori desil satu sampai empat yang telah ditetapkan pemerintah melalui mekanisme by name by address.

“Kami hanya bertugas untuk menyiapkan dan menyalurkan ke titik paling kecil atau terdekat dengan masyarakat,” ujar Imam.