DPRD Jabar bersama KPID perkuat benteng informasi hadapi dominasi medsos

Bandung (ANTARA) - Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menyepakati penguatan lembaga penyiaran sebagai instrumen vital ketahanan nasional guna membendung derasnya arus informasi tak terverifikasi di media sosial.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang di Bandung, Kamis, menyebutkan langkah strategis ini diambil sebagai upaya menjaga kedaulatan informasi masyarakat, khususnya generasi Z, yang kini terpapar konten digital tanpa saring.

Rafael menegaskan bahwa lembaga penyiaran konvensional harus tetap menjadi rujukan utama publik yang kredibel. Oleh karena itu, dukungan politik berupa regulasi dan anggaran menjadi harga mati.

"Ya kalau kami memandang memang persoalan-persoalan penyiaran penting untuk kami support ya, baik dalam bentuk regulasi maupun anggaran supaya lembaga penyiaran ini bisa menjadi lembaga yang didengar oleh publik," ujar Rafael.

Rafael menyoroti kondisi konten media sosial saat ini yang dinilai masih belum tertata secara regulasi. Meski kewenangan pengaturan media digital berada di tingkat pusat lewat Undang-Undang, DPRD Jabar mendorong hasil kajian KPID dapat menjadi peluru bagi kebijakan strategis di daerah.

DPRD berharap ekosistem penyiaran yang sehat mampu menjadi penyeimbang di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet mengungkapkan bahwa penguatan penyiaran kini tidak lagi sekadar soal tontonan, melainkan sudah masuk ke ranah pertahanan negara.

Jika sebelumnya kajian hanya menyentuh aspek psikologi audiens, kini KPID memperluas parameter menggunakan pendekatan Pancagatra dalam ketahanan nasional, yakni Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, serta Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam).

"Kalau sebelumnya kami melihat dari sisi psikologi, kognitif, dan afektif, kali ini perspektifnya lebih luas. ini penting karena berkaitan dengan ketahanan nasional," kata Adiyana.

Adiyana menekankan, lembaga penyiaran di Jawa Barat harus memiliki "otot" yang kuat untuk memberikan informasi akurat bagi Gen Z agar ideologi dan sosial budaya masyarakat tetap terjaga dari distorsi informasi di ruang siber.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.