Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menjajaki kolaborasi strategis dengan Kongres Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna memperkuat fungsi tata kelola penganggaran daerah berbasis teknologi dan efisiensi industri.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena dikonfirmasi di Bandung, Kamis, mengatakan penjajakan kerja sama ini dimulai dengan kunjungan pihak RRT ke Bandung beberapa hari lalu dan menjadi momentum bagi legislatif di Tanah Pasundan untuk menyerap pengalaman Tiongkok dalam mengelola pembangunan modern, mulai dari industrialisasi hingga sistem kota cerdas (smart city).
"Dalam perspektif kelembagaan DPRD, hubungan ini sangat relevan untuk mendukung penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran yang transparan dan berdampak luas bagi masyarakat," ujar Buky.
Buky menekankan pentingnya pertukaran pengalaman internasional mengingat Tiongkok memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan pembangunan berbasis teknologi dan tata kelola perkotaan modern.
Selama ini, Jawa Barat sendiri telah menjalin hubungan *sister province" dengan sejumlah wilayah di Tiongkok seperti Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing, dan Sichuan.
"Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerja sama dengan negara manapun sepanjang itu untuk kebaikan bersama," ucap Buky.
Di sisi teknis pengawasan anggaran, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy Danar Priambodo menjelaskan secara rinci peran sentral DPRD dalam mengunci setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD agar tetap selaras dengan visi daerah.
Rizaldy memaparkan bahwa dalam fase perencanaan (KUA-PPAS), DPRD bertugas menajamkan prioritas dan mengunci plafon anggaran.
Sementara pada fase pembahasan Raperda APBD, pihaknya membedah alokasi detail hingga ke tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Fungsi pengawasan, evaluasi akhir bukan sekadar ketuk palu legalitas, melainkan komitmen politik bahwa setiap rupiah yang disahkan memiliki indikator kinerja yang jelas," kata Rizaldy.
Ia menambahkan setelah anggaran disahkan, DPRD tetap memegang kendali pengawasan dengan memonitoring penyerapan anggaran serta kualitas proyek di lapangan guna memastikan akuntabilitas pembangunan.
Pertemuan ini diharapkan membuka peluang konkret pada sejumlah area strategis, termasuk pengembangan ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon, hingga riset kebijakan yang dapat diterjemahkan ke dalam program pembangunan terukur bagi kesejahteraan warga Jawa Barat.
Pewarta: RickyEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
