Pertamina memastikan pendistribusian BBM ke Cianjur masih normal

Cianjur (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, memastikan penyesuaian harga Bahan Bakar Migas (BBM) non-subsidi tidak mengganggu pendistribusian di wilayah Jabar termasuk Cianjur yang masih berjalan normal.

Area Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria saat dihubungi, Kamis, mengatakan penyesuaian harga tidak berlaku terhadap BBM subsidi, sehingga pendistribusian tetap berjalan normal.

"Penyesuaian hanya berlaku untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta produk Bright Gas, sedangkan BBM subsidi tidak mengalami perubahan karena menjadi kewenangan pemerintah," katanya.

Menurut dia, termasuk BBM jenis lainnya seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak mengalami penyesuaian sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, bahkan hingga saat ini tidak ada pembatasan pembelian BBM non-subsidi di SPBU karena mengikuti mekanisme pasar.

Sedangkan terkait harga gas subsidi di wilayah selatan Cianjur yang banyak dikeluhkan masyarakat, pengawasan Pertamina hanya sampai tingkat pangkalan yang wajib mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sehingga ketika ada pangkalan yang menjual di atas HET masuk dalam pelanggaran dapat dilaporkan ke call center 135 untuk ditindaklanjuti.

"Kalau ada yang pangkalan yang menjual di atas HET silahkan laporkan dan akan segera ditindaklanjuti," katanya.

Sementara pelaku usaha di Cianjur mulai merasakan dampak kenaikan harga energi non-subsidi terutama gas elpiji, bahkan kenaikan harga membuat mereka mengurangi jumlah produksi sambil menyesuaikan biaya operasional.

Dampak kenaikan harga tersebut, sangat dirasakan pelaku usaha menengah ke atas yang mengandalkan gas elpiji mulai dari 5 kilogram hingga 50 kilogram guna menghasilkan berbagai produk makanan dan pelaku usaha peternakan.

"Kami memilih untuk menekan penggunaan gas elpiji sambil menghitung biaya operasional dengan keuntungan yang didapat. Untuk saat ini masih bertahan tapi ke depan mungkin akan lebih berat kalau tidak ada kebijakan pemerintah yang mendukung,” kata pengusaha olahan makanan Iwan Setiawan.

Pihaknya berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan kebijakan agar pelaku usaha khususnya kelas menengah tetap mampu menjalankan usaha di tengah kenaikan biaya BBM terutama elpiji.