Jakarta (ANTARA) - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prof Arif Satria resmi dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggantikan Laksana Tri Handoko pada Senin ini.
Arif Satria dikenal sebagai akademisi dengan kiprah panjang di bidang kelautan, perikanan, dan kebijakan publik. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 17 September 1971, Arif menempuh pendidikan sarjana di IPB University pada program Penyuluhan Pertanian.
Ia kemudian melanjutkan studi magister Sosiologi Pedesaan di kampus yang sama, dan meraih gelar doktor di bidang Marine Policy dari Kagoshima University, Jepang, pada 2006.
Arif mulai berkarier sebagai dosen IPB sejak 1997 dan kini menjadi Guru Besar tetap bidang Ekologi Politik di Fakultas Ekologi Manusia. Ia terpilih menjadi Rektor IPB pada 2017 dalam usia 46 tahun dan kembali dipercaya memimpin kampus tersebut untuk periode 2023–2028.
Dalam kepemimpinannya, IPB diarahkan menjadi Techno-Socio Entrepreneurial University, yakni perguruan tinggi yang menekankan kolaborasi antara teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Di bawah Arif, IPB juga memperkuat peran riset terapan melalui kerja sama dengan industri serta penerapan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk manajemen talenta dosen dan peneliti.
Di luar kampus, Arif aktif dalam penyusunan kebijakan publik. Ia tercatat turut berkontribusi dalam perumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, revisi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan konsep ekonomi biru (blue economy).
Arif Satria juga aktif dalam berbagai peran penting di tingkat nasional, termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026, pernah menjadi Ketua Umum Forum Rektor Indonesia (FRI), dan baru-baru ini terpilih sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi KPK pada 2024.
Kiprahnya yang konsisten di bidang riset dan kebijakan membuat Arif dinilai layak memimpin BRIN. Komisi VII DPR menilai Arif memiliki kemampuan menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan inovasi nasional. Ia juga dianggap mampu memperkuat sinergi riset antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah.
