Bandung (ANTARA) - Sekretariat DPRD Jawa Barat mengungkapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) di kompleks DPRD Jabar yang diujicobakan pada November 2025, akan diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni tiap Kamis.
WFH sekali dalam sepekan yang menargetkan hingga 50 persen dari jumlah pegawai sebanyak 133 orang ini, kata pelaksana tugas (plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Barat, Irma Rahmawati, menyasar pegawai baik ASN ataupun non ASN yang dinilai kurang produktif, sedangkan setingkat pejabat diwajibkan masuk.
"WFH ini tiap hari Kamis. Yang dikenakan WFH adalah pegawai yang kurang produktif. Sementara itu, pejabat fungsional dan struktural tidak akan melaksanakan WFH, melainkan tetap bekerja dari kantor seperti biasa," kata Irma di Sekretariat DPRD Jabar, Bandung, Rabu.
Meski demikian, Irma memastikan kebijakan WFH yang akan diberlakukan tidak akan berdampak pada hak-hak pegawai seperti tunjangan
"Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tidak ada pengurangan tunjangan bagi karyawan yang menjalankan WFH," tuturnya.
Sebelumnya, WFH dengan kuota 50 persen pada pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar yang berjumlah sekitar 133 orang, diharapkan bisa menurunkan biaya listrik dan internet bulanan.
Bahkan terkait listrik ini, Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan sumber energi alternatif dengan panel surya di atap Gedung DPRD Jabar untuk menekan anggaran listrik bulanan.
Dodi juga mengatakan pihaknya akan menghentikan langganan internet berbayar dan memaksimalkan jaringan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.
Selain itu, Gedung DPRD Jabar pada November 2025 juga akan mulai mengoptimalkan air tanah agar biaya operasional air perpipaan per bulan bisa ditekan di batas bawah.
Selain itu, pada periode yang sama, dilakukan penghematan dengan menghilangkan snack, dilakukan pada rapat pagi, dan penghilangan makan buffet dilakukan pada waktu makan siang dan rapat-rapat setelahnya, yang diganti nasi boks.
Kebijakan penghematan ini, karena APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun, akibat penundaan dana transfer pusat ke daerah.
Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
