Garut (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kolaborasi untuk membantu pelaku UMKM dengan memfasilitasi pemberian sertifikat hak atas tanah sehingga bisa menjadi jaminan akses bantuan modal usaha dari perbankan.
"Komitmen yang sangat tinggi dari Kementerian ATR/BPN, dan juga bagian dari arahan dan perintah dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengoptimalkan kolaborasi, baik itu lintas Kementerian dan pihak pemerintah kabupaten," kata Menteri UMKM Maman Abdurahman di Garut, Jawa Barat, Kamis.
Kementerian UMKM dan Kementerian ATR/BPN telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) terkait kolaborasi terkait Loka Modal UMKM di Pendopo Kabupaten Garut.
Pada kesempatan itu Maman Abdurahman menuturkan kegiatan Loka Modal mendapatkan dukungan langsung dari Kementerian ATR/BPN dengan telah dilakukannya penandatangan MoU tersebut. Ia menyatakan pelaku UMKM akan menjadi lebih mudah dalam masalah kepemilikan sertifikat tanah,dan jaminan tanah untuk pinjaman modal.
Adanya kolaborasi itu, kata dia, akan memberikan dukungan untuk mendapatkan akses pelayanan administrasi dalam menyelesaikan permasalahan sertifikat dan tanah yang akhirnya nanti sertifikat tanah bisa menjadi jaminan untuk akses pinjaman bukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Namun ini kita dorong untuk mengakses bagi masyarakat yang tidak terakses dengan KUR," katanya.
Ia mengapresiasi pada Kementerian ATR/BPN yang sudah memberikan dukungan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar bisa mendapatkan bantuan akses permodalan dari perbankan dengan jaminan sertifikat tanah.
"Selama ini mau mengakses pembiayaan (perbankan), tapi ada permasalahan problem sertifikat tanah," katanya.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui pemberian legalitas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang dapat menjadi jaminan untuk mengakses pembiayaan usaha.
"Kementerian ATR/BPN akan membantu akses pemberdayaan tanah dari sisi ekonomi melalui program reformasi agraria, kami siap membantu dan mendukung agar UMKM di seluruh Indonesia semakin berkembang," katanya.
Ia menyampaikan keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia, karena itu akan terus didukung oleh pemerintah, salah satunya membantu akses kemudahan untuk mendapatkan bantuan permodalan.
"Digabungkan dengan Kementerian UMKM hasilnya akan dahsyat, saya yakin kolaborasi kita setelah melaksanakan nota kesepahaman di mana kerja sama ini sudah kita laksanakan," katanya.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan terima kasih kegiatan program pemerintah pusat tentang Loka Modal diselenggarakan di Garut yang tentunya akan memberikan dampak manfaat bagi pertumbuhan UMKM.
Pemkab Garut, kata dia, selama ini terus mendorong masyarakat agar mendapatkan sertifikat hak kepemilikan tanah yang nantinya akan memberikan manfaat untuk kemudahan mengajukan pinjaman modal usaha kepada perbankan.
"Dengan sertifikat, maka dia punya akses ke perbankan," katanya.
