Bandung (ANTARA) - Penyisiran wilayah Kota Bandung melalui program Siskamling Siaga Bencana dipimpin Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Senin (22/9), dimulai dengan berkeliling di RW 3 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung.
Siskamling Bencana dilakukan pada siang hari agar hasil monitoring bisa segera ditindaklanjuti. Farhan mengatakan monitoring dilakukan berdasarkan catatan informasi RT dan RW untuk memetakan kondisi sosial serta kerawanan wilayah.
Dari hasil monitoring awal, terdapat sekitar 15 persen warga di Babakan Ciamis yang berada di garis kemiskinan. Pemkot Bandung memastikan layanan dasar, terutama kesehatan, dapat diakses masyarakat rentan. Ditemukan juga sejumlah titik rawan bencana, salah satunya di kawasan bekas urugan sungai yang ditinggal penghuninya sebab fondasi bangunan yang lemah.
“Kawasan seperti ini harus jadi perhatian agar bisa diantisipasi sejak dini,” ujar Farhan.
Pada gelombang pertama, program ini menargetkan 151 RW, diikuti 150 RW pada gelombang berikutnya, hingga seluruh wilayah Kota Bandung terdeteksi melalui layanan catatan informasi RT dan RW.
Pemkot Bandung juga melaksanakan program Prakarsa (dulu bernama PIPPK) bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan bantuan dan setiap RW berpeluang menerima alokasi anggaran sekitar Rp100 juta.
“Jika hasilnya bagus, anggaran bisa ditambah melalui program wajib lain,” jelas Farhan.
Pemkot Bandung mengerahkan empat perangkat daerah utama, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).
“Harapannya, kami mendapat gambaran yang nyata, tidak hanya di atas kertas. Dengan begitu, saya dan anggota dewan memiliki pemahaman yang sama dalam membaca dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan,” ucap Farhan.
Melansir Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 134-Bag.Tapem/2025, seluruh kelurahan di Kota Bandung wajib menjalankan Siskamling Kesiapsiagaan Bencana yang akan dimonitor secara bergiliran. Bekerja sama dengan DPRD Kota Bandung, Pemkot berharap aspirasi masyarakat dan kondisi nyata di lapangan dapat dilihat bersama dan menghadirkan solusi nyata.
