Komisi VII DPR harap industri kreatif berbasis IP jadi motor penggerak ekonomi

Cimahi (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong pengembangan industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP) sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi serta memperluas pasar hingga tingkat global.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat, mengatakan penguatan industri berbasis IP perlu menjadi fokus utama pengembangan ekonomi kreatif ke depan.

"Sebelumnya kami juga baru melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan bahwa ke depan kementerian ini perlu lebih fokus pada sektor-sektor yang berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP)," katanya.

Menurut dia, sektor ekonomi kreatif berbasis IP memiliki potensi besar untuk tumbuh seiring perkembangan teknologi digital serta meningkatnya kebutuhan konten kreatif di pasar domestik maupun internasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, nilai tambah ekonomi kreatif mencapai sekitar Rp1.600 triliun atau lebih dari 7 persen terhadap PDB, serta menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor ekonomi kreatif tercatat menembus sekitar 26 miliar dolar AS.

Ia menyebut nilai saing global yang tinggi tersebut perlu didorong lebih jauh karena sektor seperti fesyen dan kuliner telah berkembang dan mendapat perhatian berbagai kementerian sehingga pengembangan dapat lebih difokuskan pada sektor berbasis IP, teknologi, dan digital seperti animasi, gim, dan konten kreatif.

Terlebih, pihaknya telah melihat langsung perkembangan industri animasi nasional yang dinilai memiliki prospek besar dalam menghasilkan karya dan karakter asli Indonesia.

Meski demikian, Evita menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama pembiayaan, distribusi karya, serta pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, aset kekayaan intelektual sebagai modal utama industri kreatif juga dinilai belum sepenuhnya dipandang sebagai aset yang dapat mendukung akses pembiayaan.

"Tantangan yang mereka hadapi sebenarnya cukup jelas. Pertama adalah pembiayaan, kedua distribusi, dan ketiga pengembangan sumber daya manusia," ujar dia.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan pelaku industri dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar dan pelaksana produksi, tetapi juga mampu menjadi pemilik karya dan kekayaan intelektual yang berdaya saing global.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.