Bandung (ANTARA) - Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung (Smansa) Tuti Kurniawati mengaku akan menggelar sujud syukur atas putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait sengketa lahan sekolah itu yang memenangkan pihaknya.
Ritual tersebut, kata Tuti, akan dilakukan dengan melibatkan semua sivitas akademika SMAN 1 Bandung dari guru-guru, hingga siswa, pada hari Senin (8/9) mendatang saat upacara bendera.
"Insyaallah kami akan mengadakan sujud syukur, syukur nikmat, sebagai bentuk syukur kami dengan anak-anak. Nanti kami akan mengumumkan (soal putusan) di upacara ke semua anak semua tingkat. Ya ini bentuk syukur aja," kata Tuti pada ANTARA melalui telewicara di Bandung, Kamis.
Tuti Kurniawati sendiri menyebut putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) soal sengketa lahan sekolah itu yang dimenangkan pihaknya, adalah kado terindah bagi institusi tersebut.
"Saya speechless karena sedang berbahagia. Pokoknya mah sangat berbahagia sampai tak bisa berkata-kata. Ini kado luar biasa dan terindah di ulang tahun ke-75 SMAN 1 Bandung dan hari kemerdekaan Indonesia," ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memenangkan sidang banding atas sengketa lahan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMANSA) Bandung yang statusnya digugat oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).
Dalam amar putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dengan nomor putusan PTUN.BDG-04112024CDV yang dilihat ANTARA di Bandung, Kamis, pengadilan memutuskan untuk, menerima permohonan banding dari Pembanding I yakni Kepala Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Bandung, serta Pembanding II yakni Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
"Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 164/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 17 April 2025 yang dimohonkan banding," tulis putusan yang dikeluarkan tanggal 3 September 2025 itu.
Pengadilan juga menyatakan menerima Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II, tentang kewenangan Absolut.
Dalam pokok perkara, pengadilan menyatakan gugatan dari Penggugat yakni pihak Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) ditolak atau tidak diterima.
"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima," tulis putusan itu.
Pengadilan juga menghukum Terbanding yakni Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000.
