"Caranya mengoptimalkan teman-teman P3DW untuk melakukan penagihan, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan mengembangkan inovasi-inovasi, agar pajak yang masuk dari masyarakat, pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah, bisa meningkat tajam. Dan jangan lupa PAD kita tinggi, dan sebagian besar (daerah) komposisi APBD-nya didominasi transfer pusat," tuturnya.
Mendagri Tito Karnavian, selain soal pendapatan daerah, juga menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah, padahal belanja pemerintah termasuk di daerah menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu yang paling disorot Tito, adalah penurunan performa anggaran Jawa Barat yang terealisasi 38,79 persen, di bawah DIY (41,92 persen) dan NTB (38,99 persen).
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sosial medianya, menyinggung soal tunggakan atau hutang yang perlu diselesaikan Pemprov Jabar, hingga menyebabkan daya serap APBD Jabar 2025 yang saat ini turun ke posisi tiga secara nasional di bawah DIY dan NTB.
