Cirebon (ANTARA) - Komisi III DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk memastikan masyarakat kurang mampu dapat tersentuh program sosial secara tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf di Cirebon, Senin, mengatakan akurasi DTKS menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, lanjut dia, Dinsos perlu memperbarui dan memverifikasi data agar bantuan yang disalurkan tidak salah sasaran.
“Dinsos memiliki peran langsung dengan masyarakat, sehingga DTKS harus terus diverifikasi dan diperbarui. Jangan sampai data yang ada tidak sesuai, yang berujung pada penerima manfaat yang tidak tepat,” katanya.
Ia juga meminta Dinsos Kota Cirebon menjamin transparansi data DTKS agar masyarakat, terutama di tingkat kelurahan, dapat mengakses informasi tersebut secara terbuka.
“Prinsipnya Dinsos harus prima dalam pelayanan. Jika ada kendala, segera diperbaiki agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Terkait persoalan sosial lainnya, Yusuf mengungkapkan penanganan bagi kelompok rentan, seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), disabilitas telantar, gelandangan, dan pengemis, memerlukan perhatian lebih.
Berdasarkan data Dinsos, kata dia, terdapat lebih dari 800 ODGJ di Kota Cirebon yang memerlukan layanan rehabilitasi.
Pihaknya mendorong percepatan pembangunan shelter Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), untuk menangani persoalan sosial yang kompleks di Kota Cirebon.
“Karena itu pembangunan shelter atau rumah singgah bagi ODGJ dan kelompok rentan lainnya harus menjadi prioritas. Kami mendukung inisiatif Dinsos dalam mewujudkan fasilitas ini,” tuturnya.
Dia pun menekankan pentingnya kerja sama antara Dinsos Kota Cirebon dan lembaga legislatif dalam optimalisasi program sosial pada 2025.
Sementara itu Kepala Dinsos Kota Cirebon Santi Rahayu menyebutkan pihaknya telah memverifikasi 39 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir 2024 dan sudah menyalurkan bantuan kepada 140 keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan parah.
“Kami juga memohon dukungan DPRD untuk merealisasikan pembangunan shelter PPKS, rumah singgah, dan pengadaan mobil pelayanan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Santi.
