UMKM Jabar perlu naik kelas karena kontribusi PDRB dan pekerjaan

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jabar perlu naik kelas karena kontribusi kepada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyediaan pekerjaan.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Jabar Yuke Maulani Septiana mengatakan bahwa sektor UMKM yang pelakunya berdasar data, sampai tujuh juta, sangat berpengaruh pada PDRB Jabar dan solusi lapangan pekerjaan atas tingginya angka kemiskinan.

Baca juga: Delta Fest beri kesempatan UMKM naik kelas

"Perlu kita dorong, karena UMKM kalau dari sisi kontribusi, satu yang mendukung kontribusi PDRB kita. Dan jangan lupa bahwa kita banyak pengangguran, dengan adanya UMKM, ini salah satu solusi untuk lapangan pekerjaan. Bisa dimulai dari startup segala macam, tetapi kan ada yang memandu, ada ekosistemnya, jadi perlu kita dorong dan kita majukan," kata Yuke di Kabupaten Bandung, Senin.

Karenanya, kata Yuke, pihak Pemprov Jabar membuat program penganugerahan UMKM naik kelas, demi mendorong dan memupuk keinginan para UMKM untuk maju, berubah dan lebih baik lagi.

UMKM naik kelas, kata Yuke, terlihat dari omzet dan akses ke permodalan yang semakin baik, serta legalitasnya.

"UMKM naik kelas itu sesuatu keniscayaan, kalau tadinya omzet misalkan tahun kemarin hanya sejuta, sekarang bisa jadi lima juta atau sepuluh juta, kemudian bisa jadi lebih besar lagi. Kemudian akses permodalan yang berhubungan dengan legalitas, ketika legalitas baik, otomatis akses permodalan akan lebih baik," ujar Yuke.

Penganugerahan UMKM naik kelas tahun 2024 ini, dikatakan Yuke, diikuti oleh sekitar 2.500 UMKM dan telah terseleksi sekitar 400 yang kemudian oleh pemerintah daerah diberikan akses permodalan, pemasaran, dan legalitas. Sejauh ajang ini bergulir sejak 2019 sampai 2024 ada sekitar 20 ribu UMKM yang diberikan penghargaan.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar, Tatang Suryana mengatakan kegiatan penganugerahan ini sendiri memiliki beberapa kategori yakni Korda Terbaik, Pendamping Terbaik, UMKM Terbaik dan UMKM Terbaik berdasarkan kategori (makanan, minuman, fashion, craft, kuliner/jasa/lainnya) di masing-masing kabupaten/kota sampai provinsi.

"Untuk indikator bagaimana mereka bisa memanfaatkan penampingan itu menaikan kelas, menaikan omset dan permodalan, dilihat bagaimana mereka bisa mengakses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan, dan lembaga yang memberikan permodalan, pemasaran dari kemasan, kemudian juga bagaimana dia bisa meningkatkan legalitas produk ya Dimulai dari izin usaha legalitasnya dari halal, BIRT, ACCP untuk meningkatkan ke skala internasional," ucapnya.