Pansus Pansus Hak Angket Haji, antara evaluasi dan aroma politisasi

Jakarta (ANTARA) - Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi telah berakhir, yang ditandai dengan kepulangan terakhir jamaah dari Embarkasi Kertajati, Jawa Barat, Kelompok Terbang (KJT-30) ke Indonesia.

Sejumlah elemen masyarakat menilai penyelenggaraan ibadah haji terbilang sukses dan lancar. Organisasi keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis, hingga Al Khairaat satu suara bahwa musim haji 2024 banyak mengalami perbaikan.

Begitu pula dengan jamaah haji yang menganggap bahwa penyelenggaraan haji telah berjalan lancar. Kendati ada sejumlah permasalahan, itu tidak berdampak signifikan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan.

"Saya melihat haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin, baik dari segi prasarana dan pelayanan," ujar Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang juga Amirul Hajj.

Hal itu juga diamini Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, yang menyatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini ditandai dengan lancarnya pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Tidak ada lagi jamaah yang telantar atau menumpuk karena menunggu bus jemputan, seperti yang terjadi di Muzdalifah tahun lalu. Tahun lalu, banyak peserta haji yang kepanasan dan kelaparan imbas macetnya jalan menuju Mina.

Bahkan proses mobilisasi jamaah dari Muzdalifah ke Mina berlangsung hingga siang hari. Sementara tahun ini, sekitar pukul 07.00 Waktu Arab Saudi, jamaah Indonesia telah diberangkatkan ke Mina tanpa ada yang tertinggal satu orang pun.


Pansus Angket Haji

Namun, kelancaran penyelenggaraan haji yang disampaikan sejumlah pihak dinilai sebaliknya, dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji. Inisiatornya yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ada dua masalah utama yang disoroti oleh Pansus Hak Angket Haji, yakni kepadatan di Mina dan pengalihan alokasi kuota tambahan. Kedua permasalahan ini sebenarnya saling terhubung.