Pansus Pansus Hak Angket Haji, antara evaluasi dan aroma politisasi

"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji, bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Begitu pula dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang memandang bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Haji ini kental bermuatan politis. Apalagi hubungan Muhaimin Iskandar dan Yaqut Cholil Qoumas ditengarai sedang tidak baik-baik saja.

Dugaan itu terus menguat, apalagi sejak Muhaimin Iskandar menyebut-nyebut nama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid untuk menjadi Menteri Agama dan sosoknya dinilai bisa menyelesaikan sengkarut haji, yang disampaikan saat Mukernas PKB di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Adib Rofiuddin Izza menyayangkan hadirnya Pansus Hak Angket Haji ini. Ia juga memandang pembentukan Pansus kenal akan aroma politik, utamanya untuk menjatuhkan satu pihak.

Bahkan menurutnya, Pansus Angket Haji ini tidak begitu mendesak untuk dilaksanakan, banyak hal yang sebenarnya bisa dipansuskan. Ia mencontohkan judi online yang justru penting untuk diusut secara besar-besaran.

"Ada judi online, kenapa enggak (dipansuskan)?," kata Adib.

Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula menilai aroma politik terasa kental mewarnai putusan Rapat Paripurna Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji.

Prosedur pembentukan Pansus Angket Haji, menurut dia, terkesan buru-buru, seperti mengejar waktu. Padahal, saat proses ketuk palu, operasional pelaksanaan haji yang mau dievaluasi belum selesai.

Bahkan ia menduga ada sesuatu yang tersembunyi karena adanya indikasi rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan secara politik.

Di tengah hiruk-pikuk serta pro dan kontra pembentukan Pansus Hak Angket Haji, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 tetap patut diapresiasi dengan segudang inovasi yang menyertainya.

Akan tetapi, evaluasi juga perlu dilakukan demi penyelenggaraan ke depan yang lebih baik.




Editor: Achmad Zaenal M

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pansus Hak Angket Haji, antara evaluasi dan aroma politisasi