Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan pendapatan Jawa Barat tidak maksimal dari sektor industri, meski banyak pabrik berdiri di Jabar.
Dikonfirmasi di Bandung, Senin, Daddy menyebutkan bahwa di Jawa Barat memiliki ratusan pabrik, namun pajak dari perusahaan itu tidak masuk ke daerah, karena domisili kantor pusat yang berada di luar provinsi.
Baca juga: DPRD Jabar: Proyeksi volume APBD 2025 turun akibat UU HKPD
"Cikarang misalnya. Di situ, isinya perusahaan begitu besar. Tapi PPH 21 dan PPH 25 Badan, semua masuk DKI. Karena kantornya di DKI," kata Daddy.
Sesungguhnya, menurut dia, APBD Jabar per tahun dapat menembus hingga Rp60 triliun, seandainya regulasi yang dibuat pemerintah pusat mengikuti lokasi pabrik berdiri.
Sebab itu Daddy berharap, legislator asal Jawa Barat yang berada di Senayan agar dapat membantu memperjuangkan hal ini, sehingga APBD yang dimiliki lebih banyak dan program-program yang telah disusun, dapat terakselerasi lebih cepat.
"Kalau kebijakan bergeser, saya yakin Jabar bisa sampai Rp60 triliun APBD-nya. Maka kami harap regulasi berubah. Kawan-kawan di Senayan, PR-nya," ujar Daddy.
Pendapatan yang tidak maksimal, kata Daddy, sangat mempengaruhi kelancaran program pembangunan yang telah direncanakan, karena alokasi anggaran untuk program otomatis berkurang akibat turunnya pendapatan di Jabar. Maka dari itu, semua upaya harus dilakukan, termasuk mengintip celah dari pajak perusahaan tersebut.
"Ini menjadi catatan. Ketika 2023 tidak tercapai 100 persen di pendapatan, 2024 kita harap ada perbaikan," ucapnya.
Pendapatan Daerah pada 2023 diketahui terealisasi sebesar Rp34,77 triliun atau 97,62 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp24,37 triliun atau 98,29 persen. Pendapatan transfer terealisasi Rp10,28 triliun atau 95,96 persen dan pendapatan lain-lain terealisasi Rp115 miliar atau 107,92 persen.
Sementara, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp35,51 triliun atau 95,56 persen. Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp19,09 triliun, belanja modal Rp2,52 triliun, belanja tidak terduga Rp23,60 miliar dan belanja transfer sebesar Rp13,87 triliun.
"Untuk Silpa tercatat Rp800,40 miliar," kata Daddy Rohanady.
Baca juga: DPRD Jawa Barat sahkan Perda P2APBD 2023
Dikonfirmasi di Bandung, Senin, Daddy menyebutkan bahwa di Jawa Barat memiliki ratusan pabrik, namun pajak dari perusahaan itu tidak masuk ke daerah, karena domisili kantor pusat yang berada di luar provinsi.
Baca juga: DPRD Jabar: Proyeksi volume APBD 2025 turun akibat UU HKPD
"Cikarang misalnya. Di situ, isinya perusahaan begitu besar. Tapi PPH 21 dan PPH 25 Badan, semua masuk DKI. Karena kantornya di DKI," kata Daddy.
Sesungguhnya, menurut dia, APBD Jabar per tahun dapat menembus hingga Rp60 triliun, seandainya regulasi yang dibuat pemerintah pusat mengikuti lokasi pabrik berdiri.
Sebab itu Daddy berharap, legislator asal Jawa Barat yang berada di Senayan agar dapat membantu memperjuangkan hal ini, sehingga APBD yang dimiliki lebih banyak dan program-program yang telah disusun, dapat terakselerasi lebih cepat.
"Kalau kebijakan bergeser, saya yakin Jabar bisa sampai Rp60 triliun APBD-nya. Maka kami harap regulasi berubah. Kawan-kawan di Senayan, PR-nya," ujar Daddy.
Pendapatan yang tidak maksimal, kata Daddy, sangat mempengaruhi kelancaran program pembangunan yang telah direncanakan, karena alokasi anggaran untuk program otomatis berkurang akibat turunnya pendapatan di Jabar. Maka dari itu, semua upaya harus dilakukan, termasuk mengintip celah dari pajak perusahaan tersebut.
"Ini menjadi catatan. Ketika 2023 tidak tercapai 100 persen di pendapatan, 2024 kita harap ada perbaikan," ucapnya.
Pendapatan Daerah pada 2023 diketahui terealisasi sebesar Rp34,77 triliun atau 97,62 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp24,37 triliun atau 98,29 persen. Pendapatan transfer terealisasi Rp10,28 triliun atau 95,96 persen dan pendapatan lain-lain terealisasi Rp115 miliar atau 107,92 persen.
Sementara, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp35,51 triliun atau 95,56 persen. Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp19,09 triliun, belanja modal Rp2,52 triliun, belanja tidak terduga Rp23,60 miliar dan belanja transfer sebesar Rp13,87 triliun.
"Untuk Silpa tercatat Rp800,40 miliar," kata Daddy Rohanady.
Baca juga: DPRD Jawa Barat sahkan Perda P2APBD 2023
