Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada tahun anggaran 2023 berada di atas 90 persen pada semua strukturnya yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Berdasarkan data yang diterima dari Pemprov Jabar, di Bandung, Selasa, diuraikan realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp34,77 triliun lebih, atau 97,62 persen dari target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp35,62 triliun lebih.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar: Serapan APBD 2023 capai hampir 97 persen dari target
Pendapatan Daerah itu, bersumber dari, yang pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya mencapai Rp24,37 triliun lebih, atau 98,29 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp24,79 triliun lebih.
Berdasarkan data yang diterima dari Pemprov Jabar, di Bandung, Selasa, diuraikan realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp34,77 triliun lebih, atau 97,62 persen dari target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp35,62 triliun lebih.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar: Serapan APBD 2023 capai hampir 97 persen dari target
Pendapatan Daerah itu, bersumber dari, yang pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya mencapai Rp24,37 triliun lebih, atau 98,29 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp24,79 triliun lebih.
Kedua, Pendapatan Transfer, realisasinya mencapai Rp10,28 triliun lebih, atau 95,96 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp10,71 triliun lebih.
Ketiga, Pendapatan yang sah, realisasinya mencapai Rp115 miliar lebih, atau 107,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp106,57 miliar lebih.
Kemudian, berkenaan dengan struktur Belanja Daerah, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp35,51 triliun lebih, atau 95,56 persen dari anggaran sebesar Rp37,16 triliun lebih.
Belanja Daerah terdiri dari yang pertama Belanja Operasi, direalisasikan sebesar Rp19,09 triliun lebih, atau sebesar 97,83 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19,51 triliun lebih. Kedua, Belanja Modal, direalisasikan sebesar Rp2,52 triliun lebih atau sebesar 94,83 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2,66 triliun lebih.
Ketiga, Belanja Tidak Terduga, direalisasikan sebesar Rp23,60 miliar lebih atau sebesar 5,55 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp425,19 miliar lebih.
Keempat Belanja Transfer, direalisasikan sebesar Rp13,87 triliun lebih atau sebesar 95,29 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp14,55 triliun lebih.
Pada bagian akhir dari struktur APBD, adalah Pembiayaan Daerah yang terdiri dari, pertama Penerimaan Pembiayaan, direalisasikan sebesar Rp2,89 triliun lebih, atau 100,01 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2,89 triliun lebih. Dan Pengeluaran Pembiayaan, direalisasikan sebesar Rp1,35 triliun atau 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1,35 triliun lebih. Dari keseluruhan transaksi anggaran dan realisasi APBD tahun 2023, dapat diketahui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp800,4 miliar lebih.
Laporan Keuangan 2023
Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2023 ini, juga disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Senin (24/6), bersama laporan keuangan lainnya, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Dalam komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 Desember 2023, yang menyajikan saldo anggaran lebih awal sebesar Rp2,33 triliun lebih.
Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2,33 triliun lebih. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp800,4 miliar lebih, sehingga saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp800,4 miliar lebih.
Kemudian, untuk komponen Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dari Pemprov Jabar per 31 Desember 2023, sebesar Rp45,77 triliun lebih, yang terdiri dari pertama, aset lancar sebesar Rp1,64 triliun lebih yang meliputi saldo kas, investasi jangka pendek, piutang, bagian lancar piutang, penyisihan piutang, beban dibayar di muka, dan persediaan.
Kedua, Investasi jangka panjang sebesar Rp12,74 triliun lebih, terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir, dana penjaminan dan penyisihan dana bergulir serta investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal daerah.
Ketiga, aset tetap sebesar Rp28,69 triliun lebih, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.
Keempat, dana cadangan sebesar Rp436,35 miliar lebih. Dan kelima, aset lainnya sebesar Rp2,25 triliun lebih, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap.
Di sisi lain, dari neraca tahun anggaran 2023 adalah kewajiban. Jumlah kewajiban dalam neraca Pemprov Jabar per 31 Desember 2023 sebesar Rp3,47 triliun lebih, terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp417,10 miliar dan kewajiban jangka panjang Rp3,05 triliun lebih.
Komponen selanjutnya dalam laporan keuangan ini, adalah Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 yang menyajikan informasi mengenai Pendapatan sebesar Rp36,18 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemudian Beban sebesar Rp35,58 triliun lebih, terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, serta beban lain-lain.
Lalu, surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp598,61 miliar lebih, Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp9,04 miliar lebih; dan surplus-LO sebesar Rp607,65 miliar lebih.
Komponen berikutnya dalam laporan keuangan adalah Laporan Arus Kas, yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tahun 2023.
Saldo awal kas per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp2,33 triliun lebih, dari berbagai aktivitas Pemprov Jabar sepanjang tahun anggaran 2023, terdapat penurunan kas sebesar Rp1,53 triliun lebih. Penurunan saldo kas tersebut berasal dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1,78 triliun lebih, selisih kurang arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp2,99 triliun lebih, serta selisih lebih arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp327,57 miliar lebih, hingga saldo akhir kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp800,40 miliar lebih.
Komponen berikutnya dalam laporan keuangan tersebut, adalah Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun Laporan Perubahan Ekuitas mencakup pos-pos seperti Ekuitas awal sebesar Rp41,68 triliun lebih, surplus laporan operasional sebesar Rp607,65 miliar lebih, ekuitas sebesar Rp2,93 miliar lebih, dan ekuitas akhir sebesar Rp42,29 triliun lebih.
Baca juga: APBD Jawa Barat 2024 Rp36,79 triliun fokus pendidikan dan infrastruktur
