KPU Jawa Barat mengungkapkan hasil koordinasi dengan penyelenggara di lapangan mencatat ada lima daerah yang berpotensi mengalami sengketa Pilkada 2024.
"Dari koordinasi, lima kabupaten/kota yang sudah melaporkan (potensi gugatan) ini. Mudah-mudahan tidak bertambah," kata Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar Aneu Nursifah di Bandung, Kamis.
Adapun lima kabupaten/kota yang berpotensi adanya gugatan sengketa Pilkada 2024 ke MK itu, kata Aneu, adalah Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur.
"Tapi itu baru tahap mitigasi. Melihat sebagai potensi," ucapnya.
Soal yang kerap disengketakan, Aneu menerangkan biasanya terjadi selisih aturan jumlah penduduk dengan suara sah.
"Bisa juga karena ada laporan kecurangan yang terstruktur dan sistematis," tuturnya.
Terkait jalannya Pilkada 2024 di Jawa Barat, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni mengatakan bahwa secara umum, pesta demokrasi tingkat daerah ini berlangsung lancar.
"Dari koordinasi, lima kabupaten/kota yang sudah melaporkan (potensi gugatan) ini. Mudah-mudahan tidak bertambah," kata Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar Aneu Nursifah di Bandung, Kamis.
Adapun lima kabupaten/kota yang berpotensi adanya gugatan sengketa Pilkada 2024 ke MK itu, kata Aneu, adalah Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur.
"Tapi itu baru tahap mitigasi. Melihat sebagai potensi," ucapnya.
Soal yang kerap disengketakan, Aneu menerangkan biasanya terjadi selisih aturan jumlah penduduk dengan suara sah.
"Bisa juga karena ada laporan kecurangan yang terstruktur dan sistematis," tuturnya.
Terkait jalannya Pilkada 2024 di Jawa Barat, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni mengatakan bahwa secara umum, pesta demokrasi tingkat daerah ini berlangsung lancar.
