Bapenda Jabar tekankan visi jangka panjang dalam pengelolaan pendapatan daerah

Dalam Rakor pengelola pendapatan se-Jawa Barat, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menyampaikan juga mengenai pentingnya kesiapan menjemput potensi dan tantangan.

"Pandemi itu bukan berarti tidak akan berulang, berarti kita harus bersiap. Kejadian kemarin pandemi membuat PAD turun, kenapa? restoran pada tutup, dan lainnya. Kedua, geopolitik yakni perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian antara Israel dan Palestina, mau enggak mau akan mempengaruhi suplai, itu pasti harga mahal, bisa inflasi dan sebagainya, makanya kita harus pintar," ujar Iwan.

Semua sebab akibat yang terjadi, harus bisa ditangkap dengan baik agar saat mendapat peluang atau bahkan tantangan, solusinya bisa segera didapatkan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat, jangan sampai pihak pemerintah tidak bisa mengejarnya.

Iwan menilai, Jawa barat sebagai provinsi terbesar harus terus meningkatkan penerimaan potensi daerah. Pajak konsumsi pasti naik, namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai potensi besar konsumennya ini tidak tercukupi suplai kebutuhannya.

"Kuncinya adalah ditingkatkannya daya saing, stimulus usaha-usaha yang memang menggunakan teknologi," kata Iwan.

Menurut Iwan, sejauh ini, kinerja Pemprov Jawa Barat, khususnya Bapenda sudah sangat baik, di mana banyak inovasi yang sudah direplikasi daerah lain. Begitu pula dengan upaya integrasi data, di mana salah satu pionirnya adalah Bapenda.

"Di sisi lain kami harus mengingatkan Bapenda itu tugasnya adalah bagaimana mengelola pajak dengan fair dan transparan. Tugasnya pajak Bapenda itu kan sebetulnya tiga secara garis besar. Service yang baik, pengawasan hingga pemanfaatan teknologi. Semuanya sudah baik dan saya lihat progresnya makin baik," tutur Iwan.


 Baca juga: Bapenda Jabar terus optimalkan program pemutihan BBNKB dan PKB

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jabar tekankan visi jangka panjang dalam pengelolaan pendapatan daerah