Bapenda Jabar tekankan visi jangka panjang dalam pengelolaan pendapatan daerah

Bandung (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menekankan soal pentingnya visi jangka panjang dalam pengelolaan pendapatan, karena akan berpengaruh pada kesiapan menghadapi peluang sekaligus tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Menurut Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik, setiap pengelola pendapatan harus melihat minimal 25 tahun ke depan, terlebih saat ini ada target pemerintah pusat yang ingin merealisasikan Indonesia Emas, sehingga pemerintah daerah, khususnya Bapenda perlu memaksimalkan perannya.

Baca juga: Bapenda dan DJP Jawa Barat kerja sama integrasikan data wajib pajak

"Setiap pemerintah daerah punya peran masing-masing. Bapenda pun sama. Kita harus melihat jauh ke depan apa yang ingin dicapai untuk kemajuan bangsa. Bapenda pun punya peran yang harus dilakukan dengan baik," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Hal tersebut, juga disampaikan Dedi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola Pendapatan se-Jawa Barat pada Kamis (16/5), mengingat kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaimana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah.

Menurut Dedi Taufik, kesamaan visi jangka panjang harus dimiliki semua pengelola pendapatan karena ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan, dengan demikian, semua pengelola bisa menyikapi dan beradaptasi dengan kesiapan yang baik.

Faktor-faktor tersebut, di antaranya pertumbuhan ekonomi, demografi, investasi dan infrastruktur, kebijakan pajak, sektor bisnis dan industri, teknologi dan inovasi, kondisi pasar global, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial dan kesejahteraan, ketidakpastian kondisi politik global.

"Saat perang terjadi antara Ukraina dan Rusia, atau pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, pengaruhnya sangat besar bagi pendapatan. Kondisi ini pula yang mengharuskan kita siap untuk beradaptasi dan inovasi," kata Dedi.

Dedi mengatakan bahwa solusi tersebut harus dicari, seperti terus mengembangkan pengetahuan dan inovasi teknologi agar pelayanan kepada masyarakat tetap baik.

"Serta ketimpangan pendapatan maupun integrasi data harus terus berjalan," ucap dia.

Lebih lanjut, dia juga meminta kekompakan para pengelola pendapatan se-Jawa Barat terus diperkuat serta pendapatan Rp35 triliun untuk tahun 2024 bisa terealisasi.