Spektrum - Perbaikan jalan Kabupaten Bekasi butuh dukungan anggaran Pusat

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menyandang predikat daerah pemilik kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara hingga penyumbang penerimaan negara paling tinggi dari sektor pajak industri, tak lantas menjamin pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi berjalan optimal.

Dihuni 7.339 perusahaan dengan 11 kawasan industri besar, realisasi pembangunan infrastruktur di wilayah itu masih jauh tertinggal dari hiruk pikuk mesin produksi. Perbedaan tersebut makin terasa saat pengendara melintasi sejumlah ruas kabupaten yang tak semulus jalan kawasan industri.

Kondisi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan sederet kepala daerah yang pernah menjabat pun tidak mampu menuntaskan persoalan dasar itu. Bahkan justru semakin menambah daftar panjang pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemimpin berikutnya.

Di sisi lain, program akselerasi pembangunan infrastruktur Pemerintah saat ini telah menyentuh sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk proyek strategis nasional yang melintasi Kabupaten Bekasi, sebagai jalur perekonomian utama koridor timur Jakarta atau wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Namun mengapa daerah tujuan primadona pencari kerja di Indonesia itu masih menyisakan permasalahan paling mendasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat? Persoalan serupa pernah dialami Provinsi Lampung beberapa waktu lalu hingga heboh di jagat media sosial.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengungkapkan butuh anggaran sebesar Rp40 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan sekitar 8.000 usulan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.

Sementara, postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan masyarakat mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang hanya berkisar Rp6-7 triliun per tahun.

Pemerintah daerah setempat pun memutar otak demi memenuhi kebutuhan dasar yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu program prioritas.

Sejumlah opsi diupayakan mulai dari implementasi program percepatan pembangunan, optimalisasi penambahan pendapatan daerah, juga mendorong kontribusi dunia usaha. Termasuk pengajuan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat meski hingga kini belum terealisasi.


Kondisi Jalan

Padahal dukungan bantuan pendanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan karena dinilai mampu menjadi salah satu solusi agar percepatan pembangunan daerah dapat terwujud.

Mengacu data Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, total panjang ruas berstatus jalan kabupaten (tidak termasuk jalan lingkungan maupun jalan antardesa) di daerah itu mencapai 934 kilometer.

Dari ratusan kilometer, 536 km dalam kondisi baik, 200 km sedang, 67 km rusak, serta 104 km rusak berat. Jika dipersentasekan, jalan kondisi baik hanya berkisar 59 persen, jauh di bawah kemantapan jalan yang ditetapkan Pemerintah Pusat yakni 80 persen.

Kondisi jalan baik juga tidak menjamin tingkat manfaat optimal mengingat faktor peningkatan volume lalu lintas kendaraan terutama dari aktivitas industri yang berdampak pada konektivitas wilayah sehingga perlu terus ditingkatkan dari sisi panjang, lebar, serta kemantapan atau kualitas.

Kemantapan jalan dimaksud termasuk kelaikan permukaan jalan dan di banyak ruas Kabupaten Bekasi sangat mudah dijumpai jalan dalam kondisi pecah, retak, hingga berlubang yang perlu penanganan segera melalui pemeliharaan atau rekonstruksi, bahkan dibangun kembali.

Upaya ini lagi-lagi terbentur kemampuan keuangan daerah. Pemkab Bekasi tahun depan diproyeksikan "hanya" mampu mengalokasikan anggaran senilai Rp300 miliar untuk pelebaran maupun pembangunan jalan baru, sementara dana tersebut hanya setara diserap penuh untuk pemeliharaan jalan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama perangkat daerah terkait dibantu Tim Percepatan Pembangunan Daerah atau TP2D yang diketuai Mantan Dirjen Otda Kemendagri RI Soni Sumarsono sejauh ini sudah gencar membuka komunikasi dengan pihak provinsi maupun Pusat untuk mendapatkan dukungan pendanaan.

Pemkab Bekasi bahkan sudah melewati tahap presentasi pengajuan dan sedang menunggu proses berjalan meski skema usulan bantuan ini baru dilakukan secara optimal tahun ini karena tahun-tahun sebelumnya hanya terfokus pada penggunaan dana daerah setempat.

Tahun ini Pemkab Bekasi hanya mendapatkan bantuan dalam bentuk angsuran dana BPJS Kesehatan melalui program penerima bantuan iuran. Bantuan ini pun diterima karena Kabupaten Bekasi sudah masuk cakupan kesehatan semesta sehingga menjadi kewajiban, sedangkan kebutuhan lain tidak terakses bantuan.

Sementara tahun lalu usulan yang disampaikan hanya sampai pada tahapan pengajuan, tidak disertai pendampingan atau pengawalan lebih fokus sehingga tahun ini pengajuan tersebut dilaksanakan secara pro-aktif.

Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan bersifat mendesak yang sulit dituntaskan jika hanya mengandalkan sumber pembiayaan daerah saja.

Pihaknya telah mengusulkan 10 program pembangunan jalan hingga jembatan melalui skema bantuan provinsi dengan pagu kebutuhan anggaran senilai Rp300 miliar. Usulan disampaikan melalui Dinas Pendapatan, Dinas Bina Marga, serta perangkat daerah provinsi terkait lain.

Beberapa program pembangunan yang diusulkan antara lain pembangunan Jalan Cikarang Bekasi Laut, peningkatan dan pelebaran Jalan KH Raden Ma'mun Nawawi lanjutan, hingga pembangunan Jembatan Muaragembong.

Usulan-usulan tersebut telah diterima provinsi disertai sejumlah kelengkapan persyaratan juga presentasi program dan kini hanya tinggal menjalani tahapan verifikasi lanjutan sebelum disetujui.

Pengajuan usulan perangkat daerah ini sekaligus merespons pernyataan Gubernur Ridwan Kamil saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi. Dia menyatakan sulit merealisasikan pembangunan apabila hanya mengandalkan anggaran daerah tanpa disertai upaya pro-aktif menggali sumber keuangan lain.

Dani Ramdan pun dalam beberapa kesempatan turut mengundang anggota DPR RI dan DPRD Jawa Barat yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi dengan maksud menjalin sinergi mewujudkan percepatan pembangunan daerah melalui bantuan Pusat dan provinsi namun belum juga terealisasi.

Alhasil, pemerintah daerah tahun ini hanya memanfaatkan alokasi dana senilai Rp300 miliar untuk dioptimalkan meski terbilang minim. Anggaran itu digunakan untuk merekonstruksi jalan sejauh 100 km, padahal tahun lalu dengan nilai penganggaran yang sama hanya mampu merekonstruksi sepanjang 45 km.

Peningkatan volume perbaikan jalan ini diupayakan melalui inovasi program 'Berani Jalan', kependekan dari 'Berkeselamatan, Mantap, Terpeliharanya Jalur Jalan' yang berfokus pada peningkatan kualitas jalan berbasis masyarakat.

Melalui inovasi ini, strategi pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan skema lelang normal melainkan sistem katalog elektronik. Selain itu, pembangunan jalan baru dan pengembangan koridor jalan yang lebih luas di wilayah terbatas juga menjadi strategi program tersebut.

Kemudian pembuatan konsep rencana induk tata ruang atau master plan yang mempertimbangkan pertumbuhan lalu lintas dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini memuat pembangunan jalan lingkar untuk mengurangi beban beberapa ruas jalan padat.

Sebanyak Rp100 miliar dari pagu juga akan dialokasikan untuk pemeliharaan rutin tanpa batasan lokasi. Rencananya pada anggaran perubahan tahun ini juga akan ditambahkan Rp10 miliar untuk pemeliharaan tanpa lokus itu. Jadi dimanapun masyarakat melapor akan langsung ditindaklanjuti.

Inovasi 'Berani Jalan' sebagai upaya pemilihan kondisi infrastruktur ini juga bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna memangkas waktu tempuh sehingga aksesibilitas turut meningkat dan sektor ekonomi seperti pertanian dan industri juga akan mendapatkan manfaat signifikan.

Meski tantangan pemulihan infrastruktur jalan masih besar, inovasi ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif dalam rangka memperbaiki dan memelihara jaringan jalan di Kabupaten Bekasi.

Karena, bagaimanapun juga persoalan infrastruktur merupakan sektor fundamental yang harus mendapatkan penanganan serius. Dengan skema penanganan gotong royong antara pemerintah daerah dengan Pusat, masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan.

Mengingat persoalan yang dihadapi berkaitan erat dengan kepentingan perekonomian nasional, sudah saatnya para pengambil kebijakan di Pusat dan Provinsi Jabar cawe-cawe mengatasi masalah infrastruktur di Kabupaten Bekasi.

Dengan APBD yang terbatas, Pemkab Bekasi sulit membereskan masalah akut infrastruktur itu sendirian.

Perbaikan masif di sejumlah titik jalan rusak itu juga demi peningkatan mobilitas warga, yang berujung pada terpenuhinya kesejahteraan segenap masyarakat.



 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Perbaikan jalan Kabupaten Bekasi butuh dukungan anggaran Pusat