Bandung (ANTARA) -
Baca juga: BUMD MUJ setor deviden Rp105 miliar untuk Pemprov Jabar
Semangat penerapan GCG digaungkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, dan Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar Lusi Lesminingwati dalam Kick off Meeting serta komitmen bersama penerapan Good Coorporate Governance (GCG) BUMD Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung.
Penandatanganan dilakukan jajaran Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari MUJ, Komisaris Utama Faisal Rahadian dan Direktur Utama Begin Troys menghadiri penandatanganan dan menerima arahan langsung.
Setiawan menilai penerapan GCG berkorelasi kuat pada kinerja perusahaan sehingga dengan diterapkannya prinsip- prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan, dan kewajaran, diharapkan BUMD dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
"Karena tentu saja GCG ini berimplikasi pada peningkatan efektifitas dan efisiensi BUMD di Jawa Barat," kata dia.
Sehingga BUMD harus menunjukkan kredibilitas yang baik, untuk meningkatkan kepercayaan investor.
"Disinilah penerapan GCG menjadi penting. Mau tidak mau ini salah satu upaya kita kalau kita ingin lari lagi ni Jawa Barat," ujarnya.
Setiawan juga menyebut, kemajuan BUMD sangat strategis, apalagi BUMD punya peran penting bagi Pemerintah Daerah.
Antara lain sebagai pendorong pembangunan daerah, perintis sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik.
Tak cukup itu, BUMD diharapkan Setiawan juga dapat menata Sumber Daya Manusia seiring dengan implementasi GCG ini. Apalagi saat ini generasi muda X, Y, dan Z yang karakternya dinamis, dan digital native, namun rawan "insecure" yang kini mulai memegang kendali.
Oleh karena itu, Setiawan memberi arahan agar BUMD di Jabar mempersiapkan penggunaan manajemen talenta khususnya BOD dan BOC.
Baca juga: BUMD Jasa Sarana jalin kerja sama dengan 17 mitra penyokong pembangunan infrastruktur
Selanjutnya, BUMD diupayakan untuk dapat meminimalisasi operasional cost dan maksimalisasi penggunaan asset BUMD.
"Juga penting mengaktifkan Forum BUMD, khususnya bagi komisaris dan direksi," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Jabar, Lusi Lesminingwati, mengatakan penerapan GCG bagi BUMD sejurus dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 105 tahun 2020 tentang tata kelola BUMD yang baik di Provinsi Jawa Barat.
Di dalam Pergub tersebut, GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan.
Maka latar belakang dilaksanakan kampanye GCG diantaranya agar BUMD mengelola asset yang dipisahkan dimana secara ultimate risikonya ditanggung oleh Pemda selaku pemegang saham.
"Pemda selaku mayoritas pemegang saham memerlukan alat pengendali sejauh mana efektifitas program yang dilaksanakan BUMD," kata Lusi.
Direktur Utama MUJ Begin Troys mengatakan, pihaknya akan terus memantapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan lini bisnisnya.
Pihaknya percaya penerapan prinsip GCG yang terjaga akan memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas dan membentuk karakter Perseroan.
Sehingga perusahaan bisa lebih adaptif untuk menghadapi tantangan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat melalui lini bisnis MUJ yang kini bergerak di bidang sumber daya energi dan mineral.
“Karena MUJ ini Perseroan dibidang ESDM yang membutuhkan mitra dan investor serta jaringan yang kuat. Sehingga profil perusahaan yang baik akan membuat para investor percaya untuk bisa melakukan kerja sama,” kata Begin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BUMD MUJ komitmen terapkan tata "good corporate governance"
