Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) mengalokasikan anggaran Rp100 miliar terkait perpanjangan kontrak ribuan tenaga penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).
"(Anggaran) Rp100 miliar kita sediakan untuk honor mereka dan operasional, yang menandakan kita sangat serius untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.
Gubernur Ridwan Kamil menuturkan alasan pihaknya harus memperpanjang kontrak para penyuluh dan POPT, yakni mengingat kinerja pertanian Jawa Barat pada 2022 yang positif di tingkat nasional.
"Jadi hari ini kami mengkoordinasikan para penyuluh dan POPT untuk memperpanjang kontrak, karena kerjanya luar biasa," katanya.
Gubernur mencatat produktivitas beras dalam bentuk gabah kering giling Jawa Barat pada 2021 itu meningkat 4 persen mendekati 5 persen di 2022.
Bahkan pada 2022, Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi lumbung pangan ketiga secara nasional dengan kontribusi sebesar 17,58 persen atau setara 9,4 ton gabah kering.
Menurut dia hal ini menandakan Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang besar tapi produktivitas juga naik.
Para penyuluh ini juga menurutnya akan mendampingi calon peserta program Petani Milenial yang saat ini pendaftarnya pada 2022 mencapai 20.000 orang, kemudian disaring menjadi tinggal 5.000 orang.
