Akademisi: Pemprov Jabar harus perkuat program penurunan kemiskinan
Kamis, 19 Januari 2023 10:52 WIB
Ilustrasi. Warga membersihkan perabotan pada kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebanyak 4,05 juta orang atau 7,52 persen yaitu naik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya September 2021 (year on year) sebesar 7,48 persen. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi/agr)
Prof Arief menilai jika strategi penurunan angka kemiskinan bisa terus dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus fokus pada strategi pengentasan kemiskinan di perkotaan, karena masyarakat yang paling terdampak krisis COVID-19 dan belum pulih secara ekonomi paling parah ada di perkotaan.
"Apa yang harus dilakukan. Fokus ke strategi di perkotaan, kemiskinan di Jabar itu di perkotaan, juga the hardest-hit karena krisis COVID-19 dan belum pulih krisis kemiskinannya," katanya.
Ia menggarisbawahi empat hal yang harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskan angka kemiskinan.
Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengurangi mis-targeting bantuan sosial agar tidak terjadi kebocoran, lalu yang kedua memperkuat regulasi investasi yang memihak tenaga kerja bukan investor.
Kemudian yang ketiga, melakukan proteksi daya beli penduduk miskin perkotaan jabar dengan memperlancar rantai pasok produk-produk bahan pokok agar harganya terjangkau.
"Dan yang keempat, program-program pemerintah yang berpotensi mengurangi kemiskinan dievaluasi dengan baik dan ilmiah, yang tidak berdampak hentikan, yang jalan di-upscale," katanya.
Menurut dia fakta penurunan angka kemiskinan pada 2022 harus menjadi momentum agar Jawa Barat melahirkan program-program yang berdampak besar dan terukur.
