Bandung (ANTARA) -
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Arief Anshory Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat sejumlah strategi agar fenomena positif penurunan angka kemiskinan di Jabar sebesar 17.360 orang pada Maret hingga September 2022 berlanjut secara konsisten.
"Penurunan kemiskinan pada Maret 2022-September 2022 hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang," kata Prof Arief Anshory Yusuf ketika dihubungi, Kamis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah warga miskin di Jawa Barat turun hingga 17.360 orang.
Jumlah penduduk miskin perkotaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 7,92 persen menjadi 7,57 persen. Jumlah penduduk miskin perdesaan selama Maret 2021-Maret 2022 turun dari 10,46 persen menjadi 9,88 persen.
Prof Arief Anshory mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 17 ribuan orang di Jawa Barat yang paling besar dibandingkan provinsi lain merupakan hal yang tergolong wajar, mengingat jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat masih kedua terbesar setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang.
Menurut dia sejumlah program gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product (OPOP), hingga kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh sampai upaya menurunkan jumlah desa tertinggal harus ditunggu secara jangka panjang untuk melihat dampak positifnya.
Dia mengatakan secara teori strategi sektor ketenagakerjaan seperti struktur skala upah yang lebih adil tentu akan berdampak pada penurunan kemiskinan apalagi kemiskinan Jabar banyak di perkotaan.
"Namun apakah strategi ini sudah bekerja dan berdampak terhadap penurunan kemiskinan, kembali harus dibuktikan. Fakta tidak adanya desa tertinggal tentu membantu penurunan kemiskinan, tapi harus dilihat dinamikanya," katanya.
