Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha agar mengurangi potensi pelaku industri melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat krisis global.
“Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan,” kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Kang Emil mengatakan dampak resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan menimbulkan adanya PHK.
“Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi global di tahun depan, tapi kita kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat,” kata dia.
Meskipun tak menampik ancaman PHK massal, Kang Emil menjelaskan Pemprov Jawa Barat tetap berupaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja agar perekonomian terus bergerak. Peningkatan lapangan kerja itu dilakukan dengan memperbaiki iklim usaha dan bisnis sehingga arus masuk investasi terus meningkat.
“Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker memastikan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik.
"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, 2 November 2022.
Indah mengatakan Kemenaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik.
Dia juga memastikan bahwa Kemenaker telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK di Tanah Air.
Dari koordinasi tersebut didapati telah terjadi PHK di beberapa sektor, meski semua pihak telah berupaya untuk menghindari hal tersebut dan mengupayakan PHK menjadi jalan terakhir dari permasalahan hubungan industrial.
Informasi yang didapat terkait PHK, terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki.
"Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Beberapa penyebab terjadi PHK saat ini seperti dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, transformasi bisnis di era digitalisasi hingga geopolitik global berdampak pada menurunnya daya beli sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia.
Menkeu pantau PHK
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya akan terus memantau isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif di industri garmen tekstil dan dampaknya ke perekonomian.
"Kita akan monitor fenomena PHK tersebut secara spesifik bersama K/L yang lain," kata Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengatakan pantauan terhadap isu tersebut akan dilakukan karena sebetulnya sektor tekstil masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor.
Menurut dia, ekspor pakaian jadi dan aksesoris dengan kode HS61 masih tumbuh pada September 2022 sebesar 19,4 persen, diikuti ekspor pakaian jadi dan aksesoris non-rajutan dengan kode HS62 yang juga tumbuh 37,5 persen.
Selain itu ekspor produk tekstil lainnya seperti alas kaki dengan kode HS64 juga masih tumbuh 41,1 persen pada periode sama, yang menandakan produksi di sektor garmen tekstil tidak mengalami gangguan berarti.
"Kita juga terus mendorong LPEI sebagai SMV Kemenkeu untuk mendorong diversifikasi destinasi ekspor. Di sisi lain kita juga terus melihat kemampuan kita untuk menjaga risiko dari perlambatan ekonomi negara maju," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani bahkan menduga yang terjadi adalah perusahaan melakukan realokasi pabrik seiring dengan membaiknya kondisi infrastruktur di tempat lain di Indonesia atau karena pengusaha ingin mencari kawasan dengan upah buruh yang lebih baik.
"Dengan infrastruktur yang makin baik dan terhubung, maka terjadi realokasi pabrik untuk mencari kondisi yang relatif kondusif dari upah. Kita akan perhatikan detail fenomena realokasi posisi manufaktur Indonesia, dari daerah yang upahnya tinggi ke rendah," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Jabar: Kemudahan berusaha digencarkan untuk cegah PHK
