Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Ridwan Kamil lebih aktif berkomunikasi dengan DPR RI guna mempercepat proses pengajuan delapan calon daerah persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi tersebut.
"Kami meminta kepada Gubernur (Ridwan Kamil) untuk lebih aktif dalam hal memfasilitasi dengan DPR RI, supaya suaranya kenceng di pusat terkait usulan DOB ini," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman di Kota Bandung, Senin.
Baca juga: Pembangunan Cianjur selatan masuk sarana prasarana penunjang DOB
Bedi juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk memfasilitasi berbagai pertemuan dengan para anggota DPR RI dan DPD RI, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Komunikasi tersebut untuk melancarkan pemekaran daerah di provinsi tersebut, katanya.
"Jadi, Komisi I meminta supaya gubernur memfasilitasi pertemuan dengan anggota DPR RI asal Jabar, juga DPD RI. Bisa dilihat daerah yang dimekarkan yang berjumlah delapan calon daerah persiapan ini, dapilnya siapa saja. Kami minta supaya ikut memperjuangkan di DPR RI," tambahnya.
Pihaknya juga mengetahui saat ini Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, namun wacana pemekaran itu masih terus bergulir di DPR RI.
"Kami meminta kepada Gubernur (Ridwan Kamil) untuk lebih aktif dalam hal memfasilitasi dengan DPR RI, supaya suaranya kenceng di pusat terkait usulan DOB ini," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman di Kota Bandung, Senin.
Baca juga: Pembangunan Cianjur selatan masuk sarana prasarana penunjang DOB
Bedi juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk memfasilitasi berbagai pertemuan dengan para anggota DPR RI dan DPD RI, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Komunikasi tersebut untuk melancarkan pemekaran daerah di provinsi tersebut, katanya.
"Jadi, Komisi I meminta supaya gubernur memfasilitasi pertemuan dengan anggota DPR RI asal Jabar, juga DPD RI. Bisa dilihat daerah yang dimekarkan yang berjumlah delapan calon daerah persiapan ini, dapilnya siapa saja. Kami minta supaya ikut memperjuangkan di DPR RI," tambahnya.
Pihaknya juga mengetahui saat ini Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, namun wacana pemekaran itu masih terus bergulir di DPR RI.
