Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Ridwan Kamil lebih aktif berkomunikasi dengan DPR RI guna mempercepat proses pengajuan delapan calon daerah persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi tersebut.
"Kami meminta kepada Gubernur (Ridwan Kamil) untuk lebih aktif dalam hal memfasilitasi dengan DPR RI, supaya suaranya kenceng di pusat terkait usulan DOB ini," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman di Kota Bandung, Senin.
Baca juga: Pembangunan Cianjur selatan masuk sarana prasarana penunjang DOB
Bedi juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk memfasilitasi berbagai pertemuan dengan para anggota DPR RI dan DPD RI, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Komunikasi tersebut untuk melancarkan pemekaran daerah di provinsi tersebut, katanya.
"Jadi, Komisi I meminta supaya gubernur memfasilitasi pertemuan dengan anggota DPR RI asal Jabar, juga DPD RI. Bisa dilihat daerah yang dimekarkan yang berjumlah delapan calon daerah persiapan ini, dapilnya siapa saja. Kami minta supaya ikut memperjuangkan di DPR RI," tambahnya.
Pihaknya juga mengetahui saat ini Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, namun wacana pemekaran itu masih terus bergulir di DPR RI. "Sehingga, pertemuan ini penting karena akan ada tim yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai persiapan daerah. Jangan sampai di provinsi sudah disahkan, udah diam saja. Enggak boleh gitu ya, karena daerah lain juga sama bersaing untuk berkompetisi, semuanya minta diprioritaskan," ujarnya.
Baca juga: DPRD Jabar-Pemprov setujui pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat
Dia mengatakan pertemuan dengan DPD dan DPR dapat memantapkan kesiapan pemekaran setiap daerah. Supaya nanti kalau ada kekurangan dalam hal persiapan, lanjutnya, maka dapat segera dapat diatasi bersama.
Bedi menyebutkan usulan pemekaran desa di Jabar masih di angka 5.312 desa, padahal di Jawa Timur dengan penduduk lebih sedikit sudah memiliki 7.000-an desa.
"Kami meminta kepada Gubernur (Ridwan Kamil) untuk lebih aktif dalam hal memfasilitasi dengan DPR RI, supaya suaranya kenceng di pusat terkait usulan DOB ini," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman di Kota Bandung, Senin.
Baca juga: Pembangunan Cianjur selatan masuk sarana prasarana penunjang DOB
Bedi juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk memfasilitasi berbagai pertemuan dengan para anggota DPR RI dan DPD RI, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Komunikasi tersebut untuk melancarkan pemekaran daerah di provinsi tersebut, katanya.
"Jadi, Komisi I meminta supaya gubernur memfasilitasi pertemuan dengan anggota DPR RI asal Jabar, juga DPD RI. Bisa dilihat daerah yang dimekarkan yang berjumlah delapan calon daerah persiapan ini, dapilnya siapa saja. Kami minta supaya ikut memperjuangkan di DPR RI," tambahnya.
Pihaknya juga mengetahui saat ini Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, namun wacana pemekaran itu masih terus bergulir di DPR RI. "Sehingga, pertemuan ini penting karena akan ada tim yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai persiapan daerah. Jangan sampai di provinsi sudah disahkan, udah diam saja. Enggak boleh gitu ya, karena daerah lain juga sama bersaing untuk berkompetisi, semuanya minta diprioritaskan," ujarnya.
Baca juga: DPRD Jabar-Pemprov setujui pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat
Dia mengatakan pertemuan dengan DPD dan DPR dapat memantapkan kesiapan pemekaran setiap daerah. Supaya nanti kalau ada kekurangan dalam hal persiapan, lanjutnya, maka dapat segera dapat diatasi bersama.
Bedi menyebutkan usulan pemekaran desa di Jabar masih di angka 5.312 desa, padahal di Jawa Timur dengan penduduk lebih sedikit sudah memiliki 7.000-an desa.
