Ketua DPRD Jabar: Baru 16 orang tokoh Jabar yang jadi pahlawan nasional

Bandung (ANTARA) - Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengungkapkan bahwa sampai saat ini baru 16 orang tokoh asal provinsi itu yang menjadi pahlawan nasional.

"Saya tadi dijelaskan saat pertemuan dengan TP2GD yang saat ini dipimpin Prof Reiza Dienaputra, dan saya juga baru mendapatkan informasi bahwa selama ini tokoh-tokoh dari Jawa Barat yang mendapatkan gelar pahlawan nasional itu jumlahnya baru 16 orang masih di bawah Jateng yang ada 20 orang, Jawa Timur 30 orang dan bahkan Minahasa di atas Jabar," kata Buky selepas audiensi dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu petang.

Hal ini menjadi sorotan Buky karena secara jumlah seolah menjadikan kontribusi tokoh-tokoh Jawa Barat seakan belum diakui oleh negara, padahal begitu banyak warga Jabar yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.

"Jadi saya ingin bantu dorong kepada pemerintah pusat yang berhubungan dengan yang bisa menentukan penganugerahan sebagai pahlawan nasional ini supaya tokoh Jabar juga mendapatkan perhatian mereka," ujarnya.

Buky mengatakan support DPRD Jabar juga nantinya tidak akan hanya sebatas itu, tapi juga masalah penganggaran mengingat tim yang bekerja berbasis riset ini bukanlah pengguna anggaran atau tidak masuk dalam APBD.

"Jadi mereka menyampaikan anggaran untuk riset ini sangat minim. Saya sangat prihatin juga karena sesuatu yang membutuhkan riset menurut saya memang butuh anggaran yang memadai. Ini kita harus benahin, sayang kan potensi SDM di TP2GD ini sangat mumpuni dengan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik juga, tetapi mereka tidak didukung dengan anggaran yang cukup," katanya.

Padahal di tahun 2025 ini akan ada nama-nama tokoh Jabar yang diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional, yang salah satunya Prof Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri dan berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu.

"Pak Moctar itu empat tahun berturut-turut, tidak lolos-lolos. Karenanya kami mengimbau ke pemerintah pusat supaya memperhatikan usulan dari Jawa Barat karena juga ternyata ada riak-riak yang jangan sampai menjadi berkembang jadi isu-isu lain-lain," ucapnya.