"Itu belum bisa memfasilitasi dari penganggaran sampai dengan pelaporan dan pembuatan SPM sampai dengan SP2D, entitas masih menggunakan proses manual," kata jaksa.
Dari adanya sejumlah potensi temuan itu, jaksa menjelaskan bahwa auditor BPK Gerri Ginanjar menilai LKPD Tahun Anggaran 2021 Pemkab Bogor itu sangat buruk dan berpotensi disclaimer atau tidak mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Selanjutnya, pejabat dari BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah melaporkan hal tersebut kepada Ade Yasin.
Baca juga: Pengacara ajukan eksepsi bantah Ade Yasin suruh suap auditor BPK
Masih menurut jaksa, Ade Yasin mengarahkan kepada Ihsan agar Pemkab Bogor harus tetap mendapatkan opini WTP seperti tahun sebelumnya.
"Opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID) yang berasal dari APBN," kata jaksa.
Jaksa mendakwa Ade Yasin bersama dengan Ihsan dan dua pejabat lainnya telah bersama-sama menyuap pegawai atau auditor BPK sebesar Rp1,9 miliar untuk bisa meraih opini WTP tersebut.
Baca juga: Hakim belum kabulkan keinginan pengacara hadirkan Ade Yasin
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jaksa KPK jelaskan temuan BPK yang buat Ade Yasin menyuap pegawai BPK
Jaksa jelaskan temuan BPK yang buat Ade Yasin menyuap auditor BPK
Rabu, 13 Juli 2022 16:04 WIB
Terdakwa kasus suap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin hadir pada sidang secara daring di PN Bandung, Jawa Barat, Rabu (13-7-2022). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
