Alasan pengunduran diri Direktur Perumda Trans Pakuan

Belakangan dikonfirmasi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bahwa sejak awal bentuk kerja sama pengelolaan Biskita Trans Pakuan adalah kerja sama operasional (KSO) oleh Pemerintah Kota Bogor disubsidi Kemenhub terhadap bus milik Kodjari.

Hal itu karena pemerintah Kota Bogor tidak memiliki anggaran cukup untuk membeli bus sendiri dalam program konversi tiga angkutan kota (angkot) menjadi satu bus atau 3:1, untuk mengatasi kesemerawutan transportasi umum di dalam kota.

Sejak 2 November 2021 diluncurkan dengan Plt Dirut PDJT dipegang oleh Eko Harry Wibisono, Biskita Trans Pakuan hanya beberapa bus di dua koridor, setelah berganti ke tangan Lies, sesuai rencana Pemerintah Kota Bogor sudah mencapai 49 bus di empat koridor menggantikan 147 angkot pada 15 Desember 2021.

Baca juga: Dishub Bogor telaah permintaan 54 aset halte oleh Perumda Trans Pakuan

Ada 49 bus bus itu tersebar di koridor Stasiun Bogor-Terminal Ciparigi, Parung Banteng-Air Mancur, Terminal Bubulak-Cidangiang (Botani Square) dan Terminal Bubulak hingga Ciawi.

PDJT yang berganti jadi Perumda Trans Pakuan itu, sebelumnya sempat dicecar DPRD yang dihadapi Dirutnya Lies Permana Lestari meski tidak terlalu paham permasalahan di masa lalu. Ia juga diminta untuk menyiapkan rencana program pengembangan bisnis Perumda Trans Pakuan selain Biskita Trans Pakuan, seperti iklan di halte, bengkel dan lain-lain.

Sejumlah pertanyaan soal bagi hasil atau persentase antara Kodjari sebagai pemilik bus dengan Perumda Trans Pakuan sebagai perusahaan operasional Biskita Trans Pakuan juga bergulir. Terlebih e-katalog yang menjadi acuan pembayaran subsidi Kemenhub juga dikabarkan berada di Kodjari.