"Yang pertama bisa kita minta aset 25 bus, atau diuangkan saja berupa bagi hasil ke depannya," kata Bima Arya menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Balai Kota Bogor, Senin.
Baca juga: Bima Arya: Layanan Biskita Tans Pakuan bukan cari untung
Baca juga: Bima Arya: Layanan Biskita Tans Pakuan bukan cari untung
Bima Arya menegaskan sejak awal bentuk kerja sama antara Pemerintan Kota Bogor yang operasionalnya diwakili oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang kini dalam proses menjadi perusahaan umum daerah (Perumda) Trans Pakuan dengan Kojari adalah kerja sama operasional (KSO).
Sebelumnya, beredar bahwa kerja sama antara PDJT, Kojari dan PT Eka Sari Lorena Transport adalah konsorsium atau pembiayaan bersama beberapa perusahaan.
Pemerintah Kota Bogor, kata Bima, terus tarang tidak memiliki cukup anggaran untuk membeli sendiri bus dalam program buy the service (BTS) Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Di sisi lain, pihaknya sedang mengupayakan solusi untuk mengurangi angkutan kota (angkot) yang memenuhi jalan raya, hingga selama ini dijuluki kota 1.000 angkot.
Kojari akhirnya menjadi mitra dengan proses lelang untuk menyediakan bus yang dioperasionalkan menjadi Biskita Trans Pakuan.
Baca juga: Bima Arya sebut Manajemen Perumda Trans Pakuan masih solid
Baca juga: Bima Arya sebut Manajemen Perumda Trans Pakuan masih solid
Hingga saat ini operasional Biskita Trans Pakuan masih 100 persen gratis atau subsidi penuh. Dengan sistem subsidi BTS, Kojari mendapatkan bantuan biaya perjalanan bus dihitung dari ritase atau jumlah perjalanan bus dalam satu rute koridor yang ditentukan.
Pembayaran dihitung setelah bus beroperasi dengan target ritase yang ditentukan melalui e-katalog setiap hari.
"Di dalam salah satu poin pada perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kojari ada, bahwa hasil Biskita Trans Pakuan akan menyumbang untuk menyehatkan Perumda Trans Pakuan dan PKS-nya bisa diperbarui," jelasnya.
Ketua Badan Pengawas Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kojari) Kota Bogor, Dewi Djani Tjandera menambahkan, layanan Biskita Trans Pakuan tidak berorientasi pada untung.
Ke depan, mengenai bentuk bagi hasil antara Kojari dan Pemerintah Kota Bogor pun akan ditentukan kemudian.
"Jadi saya setuju dengan pak wali, ini bukan tentang untung, tetapi untuk melayani publik. Untuk bagi hasil akan dilakukan nanti," katanya.
