Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, merealisasikan penyertaan modal tambahan Rp68 miliar untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB selama kurun waktu 2021 sehingga daerah ini memperhitungkan bakal mendapatkan deviden dari Bank BJB sekitar Rp70 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita, Rabu, mengatakan penambahan modal tersebut memang diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemegang saham terbesar kedua di Bank BJB
Baca juga: RHB Sekuritas proyeksikan pertumbuhan kredit Bank BJB semakin kuat
Praniko mengatakan saat ini, pengelompokan bank oleh OJK mengalami perubahan dari BUKU menjadi KBMI, Bank BJB pun terpacu untuk meningkatkan permodalannya agar minimal berada pada KBMI 3, sehingga dibutuhkan tambahan modal.
Selama ini Bank BJB termasuk sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang signifikan dan itu didapat dari pembagian dividen setiap tahunnya.
“Berdasarkan hasil kajian akademis bidang ekonomi soal budget investasi Pemkab Bandung, menunjukkan ada peluang yang bagus. Dengan adanya penambahan modal ini, estimasi kenaikan dividennya cukup signifikan, yakni menjadi sekitar Rp70 miliar lebih, hampir Rp80 miliar,” kata Praniko.
Praniko mengatakan, selain dividennya naik, penambahan modal ini akan berdampak juga terhadap hak dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank BJB untuk Kabupaten Bandung.
“Memang dividen dari BJB itu selama ini menjadi salah satu PAD terbesar untuk Kabupaten Bandung di luar berbagai pajak,” katanya.
Baca juga: DPRD Jawa Barat berharap Bank BJB buka cabang pertama di Yogyakarta
Dividen Bank BJB yang diterima Pemkab Bandung, sebutnya, tiap tahun selalu naik, fluktuatif, tak pernah turun.
“Bahkan kalau dilihat total penyertaan modal Pemkab Bandung itu sekitar Rp200 miliar, kita sudah balik modal. Pendapatan dari Bank BJB itu kalau ditotal sudah sekitar Rp900 miliar,” ujarnya.
Melihat peluang dan estimasi dividen serta keuntungan lainnya, lanjut Praniko, Banggar DPRD Kabupaten Bandung mengizinkan dan mendukung adanya tambahan penyertaan modal tersebut.
Pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Bandung telah menggodok dan memparipurnakan serta membuat peraturan daerah (perda) soal penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk tahun anggaran 2022 tersebut.
Penambahan penyertaan modal untuk mempertahankan porsi saham dilakukan Pemkab Bandung karena Bank BJB bakal melakukan aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I atau right isue pada Maret 2022.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyatakan Bank BJB akan melepas saham baru maksimal sebanyak 925 juta lembar saham seri B atau setara 9,40 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.
Rencana aksi korporasi itu telah disetujui dalam RUPS Tahunan 6 April 2021.
“Seluruh dana right issue setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit perseroan,” kata Yuddy.
Baca juga: Bank BJB dan Pertamina kerja sama kembangkan Pertashop
