Akan tetapi, pembentukan satuan tugas dan berbagai janji politik yang disampaikan ke publik oleh para politisi dan pejabat pemerintah hanya akan berbunyi nyaring jika ada kepastian kapan pembahasan RUU TPKS akan berlanjut dan kemudian disahkan jadi undang-undang mengingat pergantian tahun tinggal menghitung beberapa hari.
Jika tidak ada jaminan dan kepastian itu, maka ada kekhawatiran saat isu-isu pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya tidak lagi viral kemudian komitmen untuk mempercepat pengesahan RUU TPKS terancam memudar.
Semoga tidak demikian.
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil minta publik empati kepada korban perkosaan
Spektrum - Pencegahan pemerkosaan butuh hukum yang berpihak pada korban
Selasa, 14 Desember 2021 15:59 WIB
Sejumlah aktivis dari Aliansi Perempuan Menolak Pemerkosaan melakukan unjukrasa di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/9). Dalam aksinya mereka mengutuk keras segala tindakan pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini serta berhenti menyalahkan korban perkosaan yang dianggap menggunakan kostum mini. (ANTARA/Reno Esnir) (a) (a/)
